Salah seorang pegawai keluar usai dimintai keterangan KPK di Mapolres Nganjuk. foto: soewandito/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Pemeriksaan sejumlah dinas di Kabupaten Nganjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari sejumlah pegiat korupsi. Salah satunya dari Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK). Melalui direkturnya, Aan Anshori, Link meminta langkah KPK ini tidak terhenti di Nganjuk saja, melainkan ke seluruh wilayah Jawa Timur yang terindikasi menyimpan sejumlah kasus korupsi yang tidak tersentuh hukum khususnya wilayah Jombang.
"Saya mendukung penuh kinerja KPK. Publik perlu tahu bahwa praktek korupsi terbesar tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Sumber korupsi yang paling dominan biasanya terjadi dalam proyek pengadaan sarana dan prasana" tegas Aan Anshori, senin (25/1/2016) melalui keterangan resminya melalui telepon selular. Kedatangan para penyidik KPK ke Kabupaten Nganjuk untuk menyelidiki dugaan korupsi ini, menurut Aan menunjukkan lembaga antirasuah ini tidak main-main terhadap korupsi di daerah.
Ia menambahkan, jika KPK sudah merambah Nganjuk, diyakininya sebentar lagi Jombang akan menjadi target penyelidikan KPK. Melalui pemberitaan media, warga Jombang tahu bagaimana praktek kotor oknum birokrasi berselingkuh dengan beberapa kontraktor dalam menata proyek.
Apalagi hingga saat ini, menurutnya, tidak pernah muncul sedikit pun komitmen Bupati dalam hal transparansi dan akuntabilitas dana publik. Mekanismenya terkesan dilakukan secara slintutan dalam wilayah abu-abu.
"Saya sangat percaya KPK telah mengantongi limpahan data terkait pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan dana hibah di Jombang. Mereka punya banyak cara dalam hal itu," tegas Aan
Ia juga kembali mengapresiasi jika KPK nantinya bisa 'mampir' ke Jombang, memanggil para pihak untuk penyelidikan.
