Banyak Tempat Wisata di Jember Kepemilikannya Tidak Jelas

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pantai Pahyangan sebagai primadona baru destinasi wisata di Jember memang cukup menggiurkan. Namun, adanya korban jiwa beberapa saat lalu membuat sejumlah pihak meminta kepada pemerintah untuk turun tangan. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan pun merasa perlu bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar tentang Pendapatan Asli Daerah, namun juga kenyamanan dan keselamatan pengunjung.

Sandi Suwardi Hasan, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Jember mengaku sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Pantai Pahyangan, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu ini.

Pasalnya, di satu sisi pantai Pahyangan memang untuk wisata ini menjadi jujugan wisatawan dalam beberapa waktu terakhir. Pihaknya pun senang dengan munculnya tempat wisata yang menjadi primadona baru sehingga membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk berlibur.

“Dengan kejadian ini maka pengelolaan objek wisata baik oleh pemkab maupun yang belum harus menjadi atensi semua pihak,” tegas Sandi. Termasuk oleh Kanparbud sendiri yang menganggap situasi ini krisis dan perlu ada penanganan dan campur tangan dari pemerintah, termasuk Pemkab Jember. Dia mengatakan akan sangat naif jika Pemkab Jember mengabaikan dengan kejadian tersebut.

Dia mengaku dengan kejadian ini maka pihaknya menilai jika untuk pengelolaan tempat wisata tidak bisa dilakukan dengan main-main. “Seperti Pahyangan, ada kasus yang meninggal dunia. Karena kepemilikannya tidak jelas maka tidak jelas juga siapa yang harus bertanggung jawab,” ucapnya. 

Padahal kejadian seperti ini, lanjut Sandi, menjadi salah satu hal yang membuat kunjungan ke daerah wisata tersebut menurun. Misalnya membuat masyarakat takut dan trauma dengan kejadian ini. Pihaknya pun meminta kepada pemerintah dalam hal ini Pemkab Jember dan Penjabat Bupati untuk ikut serta mengambil langkah. “Tidak hanya Pantai Pahyangan, namun juga Pantai Paseban dan Pantai Puger,” tegas Sandi. 

Sehingga dapat segera melakukan gerakan misalnya dengan meminta dari pemerintah pusat untuk pengelolaan sektor-sektor pariwisata ini. 

Dia mengatakan hal ini bukan melulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. “Namun ini berhubungan dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengunjung,” tegas Sandi. Karena memang pemerintah bukan hanya konsen masalah PAD. Namun, bagaimana masyarakat dapat dengan tenang melakukan kunjungan ke tempat wisata sehingga juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.