Pantai Pahyangan Jember.
Masih kata Sandi, untuk melakukan ini diperlukan campur tangan pemerintah, misalnya adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan wisata itu. Sandi mengakui jika sejauh ini pihaknya memang belum bisa optimal melakukan penanganan itu, terutama di Pantai Pahyangan, Puger dan Paseban. “Status tanah Pantai Pahyangan tidak jelas. Saat ini masih dikelola masyarakat,” ucap Sandi kemarin.
Dia mengakui jika Pantai Pahyangan sama halnya dengan Pantai Paseban dan Pantai Pancer yang merupakan tanah negara.
Dia mengakui karena status yang tidak jelas makanya tidak dapat terlalu melakukan intervensi ke Pahyangan. Sehingga pihak Pemkab Jember pun belum bisa membenahi dan memperbaiki fasilitas yang ada di Pantai yang terkenal dengan Teluk Cinta-nya itu.
Padahal, pantai ini sanngat dibutuhkan perbaikan jalan, sanitasi, warung-warung serta MCK untuk kenyamanan wisatawan.
Termasuk juga untuk penjaga wisata agar tidak ada kecelakaan serta kejadian memilukan seperti yang terjadi dalam dua hari terakhir. Hal inilah yang diakui Sandi, menjadi alasan Pemkab Jember harus segera turun tangan.
Agar bisa lebih optimal, masih kata Sandi, dibutuhkan good will dari seluruh stakeholder di Pemkab Jember untuk melakukan penawaran ke Pemerintah Pusat untuk diminta menjadi aset daerah.
“Sehingga bisa menjadi aset wisata. Sebelum ada kejelasan itu, kita tidak bisa apa-apa,” terang Sandi. Apalagi, memang awalnya Pantai Pahyangan adalah pantai umum. Namun lambat laun memang ada lonjakan pengunjung di Pahyangan, terutama di tahun 2015 ini. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
