RDP 4 Pilar Kebangsaan, Anggota MPR Hj Sadarestuwati Ingatkan Bahaya Money Politik ke Pemilih Pemula

RDP 4 Pilar Kebangsaan, Anggota MPR Hj Sadarestuwati Ingatkan Bahaya Money Politik ke Pemilih Pemula Siswa MAN dan MA swasta saat RDP dengan anggota MPR Hj Sadarestuwati. foto: adi susanto/BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Menghadapi proses Pilkada serentak 2015, perilaku Pancasilais harus diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kebiasaan money politik yang selama ini untuk menipu rakyat dalam memilih pemimpin, harus mulai diubah, karena hal itu bukan perilaku Pancasila sebagai dasar utama negara Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam "Rapat Dengar Pendapat (RDP) 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)" anggota MPR, Hj. Sadarestuwati bersama ratusan siswa–siswi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta se Kabupaten Jombang, Senin (16/11/2015).

"Seringkali dalam memilih pemimpin, masyarakat masih terjebak oleh dua puluh ribu lima puluh ribu atau seratus ribu, akhirnya perubahan sampai kapan pun susah akan terwujud," terang Estu panggilan akrab Sadarestuwati kepada para pemilih pemula ini.

Meski Jombang masih kurang 3 tahun lagi menhadapi pilkada serentak, namun diharapkan melalui sentuhan para pemilih pemula ini perubahan bisa terwujud. Ia mengingatkan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk ikut berperan aktif dalam proses pemilihan pemimpin dengan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

"Yang harus berpancasila itu bukan hanya masyarakatnya, tapi juga pemerintahnya," tegasnya. Selain itu, Anggota DPR Komisi V ini juga menegaskan, ia ingin ada perubahan di tingkat masyarakat. "Kita ingin mengubah kebiasaan salah yang selama ini berjalan agar menjadi lebih baik," katanya.

Salah satu peserta yang hadir, Bambang, salah satu siswa Madrasah Aliyah Swasta Jombang mengatakan, ia baru mengetahui kalau perilaku semacam itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Itu kan padahal sudah umum lah di masyarakat, kalau setiap ada pemilihan, selalu menanyakan adanya uang pengganti coblosan ternyata itu tidak benar dan merusak Pancasila," tandasnya. (adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO