JEMBER,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau tiga unit rumah yang telah selesai direnovasi melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) di Dusun Sumuran RT. 003/RW. 023 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Sabtu (13/9/2025).
Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan Dandim 0824/Jember Letkol Arm Indra Andriansyah, Gubernur Khofifah menyerahkan rumah yang telah direnovasi milik Asmawati, Sarija dan Laili Riski.
Rumah yang dulu tidak layak kini sudah berubah menjadi lebih rapi, bersanitasi baik dan juga layak huni.
Dalam kunjungannya, Gubernur Khofifah memastikan kondisi rumah setelah proses renovasi harus layak huni baik dari sisi keselamatan bangunan (atap, lantai dan dinding) dan sanitasi yang memadai.
“Kita ingin memastikan melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) yang sudah rampung proses renovasi di Kabupaten Jember bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.
Secara khusus, Gubernur Khofifah menjelaskan program rutilahu di sini merupakan kerja sama Pemprov Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya yang telah memasuki tahun ke-17. Ini merupakan wujud komitmen mewujudkan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat Jawa Timur.
"Pelaksanaan program Rutilahu pada tahun 2025 ini menyasar 1.900 unit rumah yang tersebar di 12 Kabupaten di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Jember," terangnya.
Khofifah menyebut, di Kabupaten Jember telah dilakukan renovasi terhadap 158 unit rumah tidak layak huni tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Jember. Yang mana, hingga saat ini progres pelaksanaan program Rutilahu di Kabupaten Jember telah mencapai 83,35%.
“Ada 1.900 unit rumah se Jawa Timur di 12 Kabupaten. Jember sendiri mendapat alokasi 158 unit rumah, ini tiga dari 158 yang sudah 100 persen. Kapan hari kita ke Pacitan itu juga pada proses renovasi awal. Kita kejar progresnya supaya pelaksanaan Rutilahu di Kabupaten Jember bisa segera selesai rampung 100%,” urainya.
Gubernur Khofifah menegaskan progam renovasi ini titik fokusnya adalah bagaimana pemenuhan pelayanan dasar masyarakat terutama Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Tinggal Layak Huni.
“Pemerintah terus menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Bagaimana kondisi bangunannya, apakah sanitasi memadai atau tidak, kita upayakan hal tersebut,” ungkapnya.
