
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Provinsi Jawa Timur menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 di Gedung Sofa Asrama Haji, Senin (14/7/2025).
Sekretaris FK KBIHU DPW Jatim Mochammad Molik Latif mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Para pesertanya melibatkan seluruh DPD FK KBIHU se-Jatim dari kabupaten/kota.
"Banyak hal yang dilakukan evaluasi. Pertama, terkait penyelenggaraan haji di Tanah Air. Mulai dari pemberkasan, istitoah, kesehatan oleh Kemenkes, sampai ke pemberangkatan," kata Molik kepada HARIAN BANGSA.
Dia menuturkan, pembahasan kedua, yakni terkait layanan atau penyelenggaraan haji selama jemaah berada di Tanah Suci, baik di Madinah maupun saat berada di Kota Makkah.
"Apa saja sub yang dibahas, ya terkait penyelenggaraan layanan haji saat di Armusna, Arofah, Muzdalifah, Masjidil Haram. terkait dengan ketersediaan Kartu Nusuk dan lain sebagainya," ujarnya.
Rekomendasi dari Pembimbing Haji
Kemudian yang ketiga, membahas terkait rekomendasi. Pembimbing yang ada di Jatim menyampaikan rekomendasi apa saja untuk penyelenggaraan ibadah haji.
"Itu kita berikan rekomendasi, biar yang bagus semakin baik, yang kurang Mudah-mudahan tahun depan bisa diperbaiki," jelas Molik.
Ia mencontohkan salah satu dari banyak poin yang dihasilkan dari evaluasi tersebut. Misalnya, terkait pelunasan biaya haji.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini waktu pelunasan itu sudah sangat mepet akhir pelunasan dengan proses keberangkatan. Sehingga, proses pemberkasan, visa, dan lain sebagainya itu sangat mepet," sebutnya sembari mencontohkan.
"Nah, kita desak di antaranya, proses pembicaraan dengan DPR RI tentang biaya haji itu, BPIH-nya itu dibahas jauh-jauh hari. Harapan kami, di bulan Syawal tepatnya 1 Syawal itu semua sudah klir, pemberkasan, visa dan segala macam sudah selesai," sambungnya.