​Kasus Lumajang: Masyarakat Demo Sejak Januari dan Kirim Surat ke Bupati, tak Digubris

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Terkait kasus tambang pasir illegal di Desa Selok Awar-awar yang hingga menewaskan Salim Kancil, Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung ke Lumajang.

Komnas HAM melakukan investigasi di Selok Awar-awar untuk mengumpulkan data dan informasi serta mendalami kronologis peristiwa pembunuhan Salim Kncil dan penganiyaan Tosan, kemarin, Senin (5/10).

Usai melakukan rapat dengan Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres, Komnas HAM membeberkan hasil investigasi di lapangan terkait pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan di Kantor Bupati saat Jumpa Pers.

"Masyarakat setempat sudah melakukan aksi sejak Januari 2015, karena aktivitas tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan," ujar Nur Cholis.

Karena tidak direspon, kata Nur Cholis, kemudian mereka mengirim surat yang ditunjukan pada kades, camat, dan bupati. Selanjutnya mereka menggelar aksi damai serta melakukan pemberhentian alat berat yang akan masuk ke tempat penabangan di Desa Selok Awar-awar. "Karena kurang adanya respon, maka mereka melakukan aksi damai dengan mengehentikan alat berat," kata Nur Cholis.

Hasilnya, kemudian kades telah membekukan tandatangan untuk mengehentikan aktivitas tambang pasir di desa setempat. "Jadi kades pernah tanda tangan untuk tidak melanjutkan penambangan di desa, namun nyatanya masih ada aktivitas di pertambangan," terangnya.

Masyarakat yang getol menolak tambang pasir pun kemudian menerima banyak intimidasi dari warga pro tambang pasir. Masyarakat anti tambang kemudian meminta perlindungan terhadap kepolisian. "Karena banyaknya intimidasi, mereka meminta perlindungan," jelasnya.

Hingga jelang dilakukan aksi penolakan kembali, intimidasi masih tetap ada hingga terjadilah pembunuhan dan penganiayaan pada aktivis. "Jadi kronologis yang sudah mencuat di media serta hasil kita investigasi langsung banyak kesamaan," tungkasnya. (ron/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News