Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Khofifah-Emil, usai debat Pilgub Jatim 2024. Foto: DEVI FITRI AFRIYANTI/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Khofifah-Emil, menyatakan dibutuhkan strong collaboration di semua elemen government untuk membangun Jawa Timur, mulai dari regulasi, inovasi, hingga komunikasi. Khofifah mengatakan, pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah punya regulasi yang mengatur, yaitu undang-undang tentang pemerintah daerah.
“Bagaimana sesungguhnya mekanisme kewenangan antara bupati, wali kota, Camat, kepala desa, kemudian gubernur, wakil gubernur, sampai dengan pemerintah pusat,” ujarnya usai debat publik kedua Pilgub Jatim 2024, Minggu (3/11/2024).
BACA JUGA:
- Gubernur Khofifah Salurkan BLT DBHCHT Rp2,5 Miliar untuk 2.508 Buruh Linting Sampoerna Rungkut II
- Produksi Padi Jatim Naik, Gubernur Khofifah Optimis Surplus Beras
- Jadi Guest Lecture Dies Natalis ke-39 UHT, Khofifah: SDM Maritim Unggul untuk Gerbang Baru Nusantara
- Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
Menurut dia, Pemprov Jatim tidak berada pada ruang hampa, sehingga apa yang dilakukan dalam pemerintahan adalah berdasarkan dari berbagai indikator-indikator yang dirumuskan oleh instansi terkait.
“Misalnya soal MCP, Jadi bagaimana monitoring center of prevention itu indikatornya oleh KPK dan Jawa Timur itu mendapatkan skor 92 nasional 75,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Khofifah, kalau kemudian ada indikator-indikator yang kemudian Jatim mendapatkan skor tertentu, maka ada proses yang dilakukan dalam kepemimpinannya bersama Emil, kemudian juga ada keseriusan, ada proses yang dibangun, hingga sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen untuk berbenah, dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kemudian bagaimana soal inovasi, inovasi itu di Pemprov Jawa Timur bukan per dinas tapi per unit. Setiap Januari mereka akan presentasi inovasi apa yang akan mereka siapkan, itu sebelum masuk musrenbang, sebelum masuk RKPD, sebelum masuk RAPBD, itu ada proses,” paparnya.
Pada 2023, kata Khofifah, Jatim mendapatkan penghargaan inovatif govermen award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Provinsi paling inovatif.
“Terkait dengan kewenangan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dari semua sistem yang sudah kita lakukan paling sederhana adalah whatsapp group. Itu menjadi bagian penting karena para gubernur ada di WhatsApp group, yang langsung di pandu oleh pak Mendagri. Banyak hal yang baru oleh pak Mendagri langsung di share di group whatsapp kemendagri dan itu para gubernur,” tuturnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




