Dana Koperasi Rp2,6 M Raib, Anggota KPRI Dwijo Utowo Demo Tuntut Pengurus Tanggung Jawab

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwijo Utomo Kerek melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor koperasi setempat, Kamis (7/3/2024).

Aksi puluhan guru dan pensiunan tersebut diawali dengan long march dari lapangan Desa Margomulyo. Mereka kemudian menuju kantor koperasi sambil membentangkan poster serta spanduk yang bertuliskan tuntutan.

Intinya, mereka meminta pengurus koperasi mengembalikan uang simpanan anggota yang diduga telah digelapkan.

KPRI Dwijo Utomo merupakan koperasi yang didirikan serta dikelola ASN guru dan tenaga kependidikan di Kecamatan Kerek. Berdiri sejak tahun 1979, saat ini jumlah anggota koperasi sebanyak 149 orang.

Salah satu anggota koperasi, Suhendrijani, mengatakan setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi berkewajiban membayar simpanan pokok sebesar Rp1 juta dan simpanan rutin lainnya setiap bulannya.

Rinciannya, simpanan wajib Rp50 ribu, simpanan monosuko Rp50 ribu, voucher belanja Rp50 ribu, arisan minimal tiap anggota Rp50 ribu. Selain itu, ada tabungan hari raya (THR) dengan besaran yang bervariasi mulai Rp100 ribu hingga Rp1,5 juta.

Jika ditotal, dana yang dikelola KPRI Dwijo Utomo saat ini mencapai sekitar Rp2,6 miliar.

"Rata-rata kerugian anggota minimal Rp1 juta per orang (anggota baru) dan maksimal sekitar Rp26 juta per orang (anggota lama)," terang pensiunan guru salah satu sekolah menengah di Kerek tersebut.

Trismulan, anggota koperasi lainnya, menceritakan bahwa sampai dengan tahun 2020, koperasi Dwijo Utomo tampak baik-baik saja. Dalam setiap laporan pertanggungjawaban pada rapat anggota tahunan (RAT), koperasi selalu mendapat keuntungan di atas Rp50 juta per tahun.

Namun, kata Trismulan, itu semua hanya kedok untuk mengelabui agar para anggota koperasi tetap bisa ditarik pembayaran dan iuran bulanan.

Menurut Trismulan, permasalahan mulai terkuak sejak pergantian pengurus dan pengawas, tepatnya saat ada rapat anggota rapat rerja (RARK) tahun 2022. Dalam rapat tersebut disampaikan laporan pertanggungjawaban saudara pengawas yang menunjukan piutang yang tertulis pada buku laporan RAT sebesar Rp1,8 miliar, namun kenyataannya hanya sekitar Rp300 juta.

"Kemudian semua usaha koperasi dinyatakan bermasalah, baik itu pertokoan, termasuk pengelolaan voucher belanja dan arisan. Selain itu angka-angka pada laporan RAT bertahun-tahun adalah angka fiktif," beber pensiunan guru asal Temayang itu.

Dari keterangan koordinator aksi, Nuris Khumaini, borok KPRI Dwijo Utomo akhirnya terendus oleh para anggota saat akan membagikan THR tahun 2023 lalu. Waktu itu pengurus mengundang rapat sebagian anggota pada bulan Maret 2023.

Saat rapat, ketua koperasi menyampaikan bahwa koperasi sedang mengalami kerugian, sehingga tidak ada uang tabungan hari raya yang bisa diambil. Anehnya lagi, pengurus saling tuding dan lempar kesalahan.

"Menjual aset adalah langkah satu-satunya jika anggota ingin menerima tabungan hari raya," kata ketua saat itu.

Mendengar hal itu, anggota koperasi kaget, kecewa, dan marah. "Tabungan yang digadang-gadang dapat cair menjelang hari raya nyaris tidak bisa diterima," lanjut pria asal Margomulyo itu.

Setelah tarik ulur panjang, rapat yang hanya dihadiri sebagian anggota itu merekomendasikan beberapa hal yang harus berjalan bersamaan, yaitu pengembalian THR, pembekuan koperasi (semua simpanan dihentikan), penjualan aset yang dilaksanakan oleh tim dari anggota, serta adanya audit eksternal.

Jika hasil audit menunjukkan bahwa koperasi murni merugi (bukan karena penyimpangan), maka hasil penjualan aset bisa digunakan untuk mengembalikan kekayaan anggota.

"Namun pada akhirnya anggota masih juga dikelabui. THR dibayar, tetapi dengan menggadaikan aset berupa tanah dan bangunan. Itu pun tanpa persetujuan anggota," sambung Nuris.

Informasi yang dihimpun anggota koperasi, hingga bulan Agustus 2023 lalu, mereka masih tetap bersabar menunggu pelaksanaan audit untuk menguak kebobrokan koperasi. Namun hingga September 2023, audit tak kunjung dilakukan.

Menurut Nuris, anggota sudah berkali-kali melakukan pendekatan secara personal kepada ketua koperasi (M), bendahara (MC), dan sekretaris (L) agar bertanggung jawab terhadap kasus ini.

"Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa menjawab kenapa kekayaan anggota habis. Mereka merasa tidak harus bertanggung jawab, karena koperasi memang benar-benar rugi. Kami terus berupaya menuntut pengurus untuk mengembalikan kekayaannya hingga beberapa orang anggota datang ke koordinator pendidikan (kordik) memohon difasilitasi agar terjadi mediasi," lanjutnya.

Dalam rapat mediasi yang difasilitasi Kordik Kerek tersebut, anggota menuntut audit dan pertanggungjawaban atas raibnya kekayaan anggota. Namun, pengurus tetap berdalih jika koperasi mengalami kerugian dan mediasi pun gagal tanpa membuahkan hasil.

Atas kejadian tersebut, tambah Nuris, anggota KPRI Dwijo Utomo akhirnya melaporkan permasalahan tersebut ke Reskrim Polres Tuban pada Oktober tahun lalu. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyidikan pihak berwajib.

"Kami akan terus berupaya untuk memperjuangkan hak anggota, hingga mendapat kepastian," pungkasnya. (gun/rev)