Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa (2 dari kiri), saat penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada BPK RI perwakilan Jawa Timur. Foto: Ist
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkab Kediri berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola audit laporan keuangan daerah yang berintegritas pascapenyerahan LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah Unaudited tahun anggaran 2023.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, dalam giat penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur.
BACA JUGA:
“Hari ini saya mewakili Mas Bup (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana) menyerahkan LKPD Unaudited 2023 secara serentak kepada BPK Jatim atas penggunaan anggaran 2023,” ujarnya di Kantor BPK Jatim, Selasa (5/3/2024).
Diterangkan, laporan keuangan daerah yang berisikan seluruh kegiatan pemerintahan diharapkan mampu membangun perubahan positif regulasi sesuai regulasi yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri.
Apalagi, audit laporan kegiatan yang disusun secara akuntabel, juga tak lepas untuk perwujudan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan bagi dalam penyusunan program di tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap anggaran yang digunakan sudah tepat, efektif, efisien dan tentunya sesuai kebutuhan di Kabupaten Kediri. Sehingga akan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali,” kata Dewi.
Harapan itu menyusul pernyataan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, yang mengatakan bahwa pihaknya secara khusus mendorong seluruh kepala daerah baik bupati dan walikota serta Pj bupati dan Pj walikota supaya bersinergi mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan target sasaran dan dampaknya.
