Pimpinan DPRD Gresik dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, saat rapat paripurna. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengaku sepakat jika penganggaran APBD 2023 disusun dengan postur surplus. Ia mengungkapkan hal tersebut saat memberi jawaban dalam pandangan umum (PU) fraksi ketika rapat paripurna di DPRD Gresik, Senin (23/10/2023).
"Kami sepakat bahwa APBD Tahun 2024 disusun dengan pola surplus sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggatan (KUA) Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah kita sepakati," kata Gus Yani, sapaan akrab Bupati Gresik.
Ia menegaskan, surplus pada APBD 2024 Rp31 miliar akan dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD untuk peningkatan kinerja, peningkatan PAD, dan pelayanan kepada masyarakat. Gus Yani mengaku siap menjalankan kajian dari tim Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Gajah Mada (UGM) soal potensi pendapatan agar lebih maksimal.
"Terhadap hasil kajian peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan oleh Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada, kami akan berupaya untuk menjalankan semaksimal mungkin. Pemkab Gresik akan melakukan upaya-upaya perbaikan yang telah disampaikan secara bertahap," paparnya.
Bupati menyampaikan, alokasi belanja dalam Rancangan APBD 2024 telah disusun untuk mendukung program prioritas nasional serta implementasi program Nawa Karsa. Pada kesempatan ini, ia juga menjawab PU Fraksi PKB terkait dana dadakan sebesar Rp22 miliar untuk pembangunan Gresik Universal Science.
"Semua program dan kegiatan pada Rancangan APBD Tahun 2024 bukanlah anggaran baru yang muncul secara dadakan, karena telah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya, baik dalam dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 maupun dokumen KUA-PPAS 2024," paparnya.
Ia menyatakan terkait adanya beberapa kebutuhan belanja daerah sebesar Rp357.434.599.359,28. yang belum terakomodir dalam RAPBD Tahun 2024, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di masing-masing perangkat daerah, agar belanja daerah tahun depan benar-benar dapat difokuskan kepada kegiatan prioritas yang telah direncanakan.
Soal evaluasi pendapatan baik sektor pajak maupun retribusi, bupati setuju pemerintah daerah masih perlu melakukan evaluasi, dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh akademisi agar penerimaan dari sektor retribusi daerah dapat lebih optimal.
"Upaya peninjauan besaran tarif retribusi seperti retribusi pelayanan persampahan telah dilakukan dan dimasukkan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)," pungkasnya.
Dalam nota keuangan RAPBD 2024, proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3.636.534.627.869,00. sedangkan belanja daerah sebesar Rp3.605.113.188.630,00. Sehingga diperkirakan surplus (berlebih) sebesar Rp31.421.439.239,00. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
