Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar (dua dari kanan), saat melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan QRIS Retribusi. Foto: Ist
Penggunaan QRIS ini juga menekan risiko kebocoran penerimaan retribusi. Harapannya PAD Kota Kediri semakin meningkat.
"Jadi pemerintah hanya melakukan pencatatan saja. Uangnya ada di bank. Ini bagus untuk meningkatkan akuntabilitas," katanya.
Sementara itu, Kepala Bank Jatim Cabang Kediri, Subeki, menyambut baik kerja sama ini. Adanya KKPD dan QRIS ini akan mempercepat kinerja Pemerintah Kota Kediri. Dengan penggunaan QRIS semua akan tercatat dan tersimpan dengan baik.
"Kita akan men-support program kerja dari pemerintah baik provinsi maupun daerah. Gerakan ini akan mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat," ujarnya.
Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu mengatakan KKPD ini dapat digunakan untuk pembayaran pengadaan barang/jasa dan perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan. Porsinya 40 persen untuk KKPD dan 60 persen untuk uang persediaan tunai.
Manfaat KKPD ini juga banyak. Yakni, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran, meningkatkan transparasi dan akuntabilitas keuangan daerah, mengurangi risiko korupsi dan penyimpangan, mendukung program nontunai pemerintah, serta meningkatkan pelayanan publik.
"Memang manfaatnya ini banyak sekali. Kami di BPPKAD menjadi pilot project penggunaan KKPD," ujarnya.
Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri M. Choirur Rofiq, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Head Area BNI Wilayah Kediri Jodhy Aditya, Kepala BNI Kediri Enrico Annas, Kepala OPD terkait, perwakilan unit pelayanan masyarakat, dan tamu undangan lainnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
