Siapkan Skema Digital, Pemkab Sidoarjo Bakal Tiadakan Layanan Retribusi Manual

"Kalau pajak sudah 100 persen elektronik. Tetapi kalau retribusi, ada beberapa dinas yang belum melakukan pembayaran elektronik. Nah hari ini, pertemuan awal pak Bupati dan 10 dinas disaksikan Bank Indonesia, berkomitmen pembayaran elektronik," urai Ari.

Berdasarkan arahan Bupati Sidoarjo, beberapa pelayanan dinas yang saat ini masih memakai kupon, memakai kertas, nantinya harus memakai e-money, QRIS atau lainnya, yang intinya tidak menggunakan cara-cara konvensional.

"Ini penekanannya di tingkat OPD dulu untuk. Kalau OPD sudah siap (pembayaran elektronik), ya kami berharap OPD yang akan mensosialisasikan di masing-masing pelayanannya. Targetnya tahun ini (pembayaran elektronik) sudah selesai semua," kata Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sidoarjo ini.

Direktur Kepala Group Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Bandoe Widiarto, mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan.

"Dari BI sendiri memang mendorong digitalisasi. Kami mendorong tiga hal yaitu digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah dan digitalisasi transportasi," cetus Bandoe.

Ia menegaskan, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi sangat penting, mengingat dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e-Government yang berkualitas dengan menerapkan satu pintu lewat digitalisasi.

Bandoe menerangkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sidoarjo mencapai angka 98 persen dari 100 persen yang meliputi semua aspek. Untuk menuju angka 100 persen, OPD di Sidoarjo harus selaras secara bersamaan menggunakan alat pembayaran elektronik.

"Misalnya transaksi retribusi yang masih menerapkan cara konvensional dengan karcis ini diarahkan untuk menggunakan elektronik," pungkasnya. (sta/mar)