Komisi D DPRD Jatim Minta BPWS Dibubarkan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pembangunan area di sekitar jembatan Suramadu dinilai stagnan. Bahkan nyaris tidak ada pembangunan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah Suramadu baik di sisi Surabaya maupun Madura.

Melihat fakta itu Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Badan Pegembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) selaku pengelola jembatan Suramadu agar dibubarkan.

Hamy Wahjunianto, Wakil Ketua Komisi D DPRD jatim menyampaikan, jembatan Suramadu berdiri sudah hampir 5 tahun lebih, tapi tidak mampu mendongkrak perekonomian di wilayah sekitar jembatan. Bahkan, kondisi saat ini dengan 5 tahun lalu hampir sama, tidak ada bedanya. Begitu juga para PKL atau pedagang kaki lima di sisi jembatan yang kondisinya tidak tertata dengan baik.

"Dibangunnya jembatan Suramadu diharapkan mampu mendongkrak perekonomian wilayah sekitar, tapi faktanya jembatan yang menghabiskan triliiunan anggaran itu hanya menjadi jembatan penyeberangan tidak lebih," tegas Politisi dari fraksi PKS ini, Senin (15/6).

Sementara itu Mahdi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, menegaskan BPWS dibentuk untuk mengembangkan serta melakukan percepatan di wilayah sekitar Suramadu, tapi faktanya hal itu tidak dilakukan. Itu menunjukan kalau kinerja BPWS buruk sehingga tidak ada gunanya berdirinya BPWS.

"Tidak ada pengembangan yang signifikan dari wilayah sekitar Suramadu sudah menjadi bukti nyata BPWS tidak bekerja, untuk itu BPWS harus dibubarkan dan untuk pengembangan Suramadu diserahkan ke Pemprov. Itu akan lebih mudah dan Pemprov akan berkoordinasi di kepala daerah di sekitar wilayah Suramadu mulai dari Surabaya dan 4 kabupaten di Madura," ujar Politisi PPP itu. (mdr/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News