Ada 1.973 Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Pemprov Jatim

Kepala Kanreg II BKN Surabaya M Ridwan mengatakan, pentingnya jaringan internet, hal ini dikarenakan Computer Assisted Test (CAT) BKN sifatnya online real time, oleh karena itu untuk PPPK tenaga teknis memang hanya ada di Kanreg Surabaya.

"Biasanya di daerah diperkenankan untuk bikin titik mandiri, sementara opsi itu kami tutup dan hanya di sini. Ada VPN juga yang sudah disiapkan. Seperti biasa sesuai SOP, peraturan BKN II 2021 minimal ada satu back up, sengaja sekarang ada dua backup, penyedia A dan penyedia.

Kepala Kanreg II BKN Surabaya juga menceritakan, beberapa tahun lalu ada kejadian putusnya jaringan fiber optic di Jawa, Sumatra, Kalimantan. Kalau sudah jaringan telkomnya yang putus ya kiamat. Tapi begitu ada delay 3 jam, kami harus menggantinya di hari berikutnya.

"Alhamdulilah sejak tanggal 17 maret sampai sekarang lancar. Hanya saja 21 maret sempat ada gangguan 2 jam sehingga sesi 2 dan 3 terlambat. Tapi bisa di kaver di hari itu juga," terangnya.

Ridwan juga menerangkan, di tahun 2021 ada kasus di lima provinsi, remot akses, untuk mengatasi hal itu kita bekerja sungguh-sungguh supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Kami dibantu dari unsur BSSN (badan siber dan sandi negara ) untuk pengamanan sistemnya tidak cuma aplikasi, jaringannya tapi sistemnya secara keseluruhan, salah satu yang sudah kami lakukan adalah pembuatan sistem informasi khusus CAT yang kami sebut dengan CAT OS (operator sistem). Dan disini tidak ada apa-apa, word, kalkulator, aplikasi perkantoran, jadi cuma brouser dan utiliti yang di butuhkan.

"Kemudian, aplikasi yang di pendaftaran juga di tingkatkan, di wajah ada 30 titik yang di identifikasi, terkadang wanita ada yang sulam alis, sulam bibir, jadi beda dengan foto yang di daftarkan. Berikutnya, kami menghitung jumlah kepala dan jumlah yang login karena di tahun yang sama 2021 ada kejadian yang menyangkut itu, antara yang login dan jumlah kepala tidak sama. Jadi perbaikkannya banyak. Seperti cctv, dulu tidak wajib sekarang wajib ada dan itu dipantau oleh pusat," ungkapnya. (dev/mar)