Gelar Konsultasi Publik RKPD 2024, Gus Ipul Ingin Pemkot Pasuruan Pertahankan Hal Baik

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemkot Pasuruan bergerak cepat dalam penyusunan program pembangunan. Di awal 2023 ini, strategi dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk 2024 bahkan telah disusun Pemerintah Kota Pasuruan.

Langkah pertama yang dikerjakan yaitu melangsungkan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Acara yang dihadiri oleh kepala perangkat daerah, camat, lurah, anggota DPRD, dan para pemangku kepentingan ini berlangsung pada Selasa (21/2) di Gedung Gradika Pemkot Pasuruan.

BACA JUGA:

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan suatu rangkaian tahapan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD. Pada forum ini juga dilaksanakan pemaparan program skala prioritas pembangunan beserta tema RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024, yaitu "Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial“

Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pada akhir periode kepemimpinannya di Pemkot Pasuruan 2024 mendatang, Ia mengajak seluruh jajaran Pemkot untuk mempertahankan hal yang baik dan apabila ada hal yang belum baik, akan segera diselesaikan.

"Saya bersama Mas Adi Wibowo (Wawali), ingin di akhir periode pemerintahan saya di 2024, menuntaskan hal-hal yang selama ini kami cita citakan. Kita harus menggali potensi yang bisa dimaksimalkan dari kota ini" ujar wali kota.

Pada acara tersebut, Gus Ipul sapaan akrab Wali Kota Pasuruan juga menjelaskan rencana kerja dan prioritas pembangunan di Kota Pasuruan yang terbagi dalam sejumlah aspek. Prioritas pembangunan di 2024 antara lain:

1. Penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan

2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor

3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian

4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi

5. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat

6. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas