​Pengadilan Agama Sidoarjo Eksekusi Pendopo Makam Mbah Ud

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Juru sita Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo mengeksekusi pendopo di area pemakaman waliyullah KH. Ali Mas’ud atau yang lebih dikenal Mbah Ud di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Senin (30/1/2023).

Eksekusi tersebut, diajukan Rofii dan Yakub HS, Nadzir Wakaf Makam KH. Ali Mas’ud selaku pemohon eksekusi melawan Mayor (purn) Nurul Hadi, termohon eksekusi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Juru sita PA Sidoarjo, dikawal oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP, serta pihak Pemerintah Desa Pagerwojo, hingga Kecamatan Buduran, serta warga sekitar yang hadir di lokasi tersebut.

Pihak pemohon dan termohon eksekusi, juga terlihat hadir saat prosesi eksekusi pengosongan sejumlah kotak amal, pencabutan CCTV hingga pelepasan plakat ‘Mushola Putri Al-Badriyah’ dan monumen tugu di depan pendopo.

Penetapan eksekusi itu, dibacakan langsung Panitera PA Sidoarjo, Abdullah Faqih. Ia mengatakan, eksekusi tersebut, berdasarkan penetapan Ketua PA Sidoarjo dengan Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PA.Sda.

Eksekusi tersebut, menurutnya, berdasarkan perkara sengketa peralihan peruntukan tanah wakaf yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada tingkat kasasi antara Rofi'i, Yakub HS, penggugat rekonpensi atau pemohon eksekusi saat ini.

Mereka melawan Mayor (Purn) Nurul Hadi, tergugat rekonpensi atau termohon eksekusi untuk saat ini.

Abdullah Faqih menjelaskan, dalam amar putusan inkracht, pada intinya menyatakan pemohon eksekusi merupakan susunan nazir atas tanah wakaf ibu Badriyah, sebagai nazir yang sah.

Hal itu, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/116/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan Sertipikat Tanah Milik Nomor 63 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Tak hanya itu, dalam putusan kasasi menyatakan, perbuatan tergugat rekonvensi (termohon eksekusi) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

"Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai objek wakaf berikut bangunan yang di atasnya agar segera mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikannya kepada nazir yang sah dalam keadaan baik, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya," tuturnya.

Bukan hanya itu, tergugat rekonvensi (termohon eksekusi) untuk menyerahkan atau mengembalikan uang hasil kotak amal yang diinfakkan atau disumbangkan oleh para peziarah makam waliyullah, K.H. Ali Mas’ud yang telah digunakan oleh tergugat rekonvensi tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Yaitu menyewa pengacara dan biaya operasional persidangan sejumlah Rp 77 juta dan sisa isi kotak amal yang belum digunakan Rp 32.9 juta untuk diserahkan kepada nazir yang sah," ungkapnya.

Meski demikian, eksekusi tersebut berjalan lancar. Pihak pemohon eksekusi melalui juru sita PA Sidoarjo memasang plakat pengumuman.

Sementara itu, Kuasa Hukum pemohon eksekusi, Tri Sandhi Wibisono, menjelaskan, awal mula perkara tersebut diajukan Mayor (Purn) Nurul Hadi di PA Sidoarjo pada pertengahan Agustus 2020 silam.

"Lalu pihak tergugatnya Pak Kades Pagerwojo Ahmad Mulyanto, para nadzir yaitu Haji Ibnu Hajar, Haji Mohamad Rofi'i, Abdul Choliq, Ya kup dan Haji Chariri. Beliau semua ini saya kuasanya," ungkapnya.

Gugatan yang diajukan di PA Sidoarjo oleh Nurul Hadi itu akhirnya diajukan gugatan balik oleh para tergugat yaitu gugatan rekonpensi.

"Pada tingkat pertama akhirnya gugatan Pak Hadi tidak dapat diterima. Alhamdulillah, gugatan balik kami dikabulkan," jelasnya.

Tak hanya sampai disitu saja, pihak akhirnya mengajukan banding, namun hasilnya pun kandas. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Hingga akhirnya mengajukan upaya kasasi.

"Keputusannya sama, menguatkan putusan banding. Alhamdulillah, gugatan balik kami sebagian diterima hingga kami mengajukan eksekusi ini," tuturnya.

Lebih jauh, Sandhi menjelaskan, jika objek lahan sekitar 300 meter persegi yang diantaranya bangunan pendopo di area makam Mbah Ud tersebut sudah diwakafkan Ibu Badriyah untuk menghormati Waliyullah Mbah Ud.

"Wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir sekitar tahun 1981. Baru secara hukum, akta ikrar wakaf keluar pada tahun 1993," ucapnya.

Selama ini, lanjutnya, terkait objek lahan wakaf tersebut tidak pernah ada gejolak. Termasuk, bantuan pembangunan pendopo sekitar 2003 silam dari Bupati Sidoarjo.

"Puluhan tahun tidak ada masalah, namun pada pertengahan 2020 digugat oleh Pak Hadi, salah satu putra dari Ibu Badriyah mengajukan gugatan ke pengadilan," tuturnya.

Selain gugatan yang diajukan, Sandhi menjelaskan jika Pak Hadi juga menaruh kotak amal di pendopo area makam Mbah Ud tersebut.

"Makanya, eksekusi hari ini untuk mengosongkan tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada nadzir makam Mbah Ud," jelasnya.

Terpisah, Nurul Hadi, termohon eksekusi mengaku jika pihaknya ingin mengembalikan fungsi tersebut seperti wakaf dari almarhum Ibunya yaitu Mushola.

"Dan bisa dimanfaatkan Mushola lagi," ungkapnya.

" Ini mushola orang tua saya yang dialihkan fungsi tanpa ada izin dari BWI (badan wakaf indonesia), itu yang saya urus. Yang penting wakaf orang tua saya itu kembali ke mushola," tambah dia. (cat/sis)