"Oleh karenanya, masyarakat petani, nelayan, dan buruh tani, merasa punya legalitas resmi dalam mengelola lahan masing-masing, dan mereka juga merasa tenang melakukan aktivitas kesehariannya," ujar Hadi.
Dalam kesempatan ini, Hadi juga berpesan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan mafia tanah. Ia mengimbau masyarakat mengurus sertifikasi tanah secara mandiri.
Ia juga mengancam para mafia tanah agar tidak bermain-main dengan urusan kepentingan masyarakat. "Awas jangan bermain-main dengan urusan warga. Jika ketahuan, hukumannya sangat berat," ucap purnawirawan jenderal tersebut.
Sementara Kades Tambaksari, Jatmiko, menjelaskan bahwa di desanya terdapat dua status tanah. Yakni milik negara dan perhutani.










