Atasi DPRD Bolos, Fathorrasjid Minta Bantuan Wartawan Kontrol Anggota Dewan

Senin, 21 Maret 2016 21:26 WIB

Fathorrasjid. Foto: lensa indonesia.com

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Heboh tentang bolos massal anggota DPRD Jawa Timur - termasuk Ketua DPRD Jawa Timur A Halim Iskandar - menyita perhatian publik. Banyak yang prihatin, termasuk Badan Kehormatan (BK) DPRD Jawa Timur sendiri. Tapi apa benar para anggota DPRD itu tak bisa disiplin dan diatur? Bukankah mereka digaji rakyat? Fathorrasjid menuturkan pengalamannya ketika jadi ketua DPRD Jatim kepada bangsaonline.com secara bersambung.

Seperti diberitakan, anggota BK DPRD Jatim Basuki Babussalam mengatakan, seluruh kegiatan yang digelar di dewan sudah disepakati bersama melalui badan musyawarah (banmus). Seluruh anggota, termasuk ketua dewan, sudah mengetahui semua yang dijadwalkan. “Hendaknya, ketua dewan (Halim Iskandar, red) bisa menyesuaikan jadwal tersebut,” katanya.

Namun Halim Iskandar yang kini sibuk menyosialisasikan dirinya sebagai calon gubernur (cagub) punya alasan sendiri. Dikonfirmasi Jawa Pos mengenai itu, Abdul Halim tidak menampik bahwa dirinya sedang meningkatkan popularitas dengan blusukan. Dia menyatakan, ketidakhadirannya di kantor dewan juga tidak menyalahi aturan. Sebab, bila ketua berhalangan, masih ada empat wakil ketua yang siap menggantikan tugasnya. “Itulah enaknya jadi dewan,” kilahnya seperti dilansir Jawa Pos.

Tapi apa benar anggota DPRD memang tak bisa disiplin dan sulit diatur? ”Itu tergantung ketuanya. Kalau ketua DPRD-nya bisa memimpin ya anggotanya bisa tertib dan disiplin. Kan ada pepatah, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau sekarang gurunya bisa dikencingi kalau tak bisa memberi contoh yang baik,” kata Fahorrasyid, mantan ketua DPRD Jawa Timur kepada bangsaonline.com.

Mantan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur ini lalu memberikan contoh kongkrit ketika dirinya menjadi ketua DPRD Jawa Timur.

Menurut dia, tiga bulan pertama memimpin DPRD Jatim susahnya minta ampun. Banyak sekali anggota DPRD yang dipimpinnya mbolos dan masuk kantor seenaknya. ”Kan para politisi itu selalu merasa sebagai raja semua,” kata Farhorrasjid.

Sebagai ketua DPRD, Fathorrasjid mengaku malu kepada masyarakat. ”Marwah DPRD itu kan terletak pada kepemimpinan ketuanya. Kan di DPRD itu ada ketua, lalu para wakil ketua. Ya, ketua itulah yang harus memberi contoh. Kalau ketuanya sendiri mbolosan, ya gak ada wibawa. Semua anggotanya ya mbolos,” kata Fathor – panggilan akrab Farhorrasjid.

(Baca: Sibuk Memburu Popularitas Cagub, Ketua DPRD Jatim Mbolos Ngantor)

Untuk mengatasi mbolos massal itu Fathorrasjid mengundang para pimpinan dan anggota DPRD untuk membuat kesepakatan. Semua jajaran ketua dan anggota DPRD Jatim harus masuk sesuai aturan.

”Kalau rapat paripurna kadang saya absen sendiri. Yang saya absen pertama adalah fraksi terbesar yang saya pimpin. Saat itu fraksi PKB berjumlah 32 anggota,” tutur Fathor sembari menjelaskan bahwa saat itu anggota FKB yang masuk selalu 90 persen ke atas.

Selain itu ada strategi lain yang dilakukan Fathorrasjid. ”Saya minta bantuan wartawan untuk mengontrol mereka. Kalau ada yang mbolos saya suruh potret dan beritakan. Bahkan ada anggota DPRD wanita merokok di ruang sidang, saya suruh potret dan beritakan kepada wartawan,” katanya.

Ternyata strategi ini sangat jitu. Para anggota DPRD yang dipimpinnya jadi tertib dan disiplin. ”Jadi jangan takut kepada wartawan kalau kita mengaku sebagai pemimpin. Wartawan justru harus kita jadikan mitra untuk mengontrol kepemimpinan kita dan anggota kita (DPRD). Saya dengar ketua DPRD yang sekarang malah takut kepada wartawan, diberitakan sedikit saja sudah merah mukanya. Pemimpin jangan tipis telinga,” kata Fathorrasjid.

Ia juga bercerita peristiwa seorang kiai anggota DPRD Jatim dari FKB asal Madura yang sering mbolos karena alasan banyak undangan pengajian atau ceramah agama.

”Dia marah-marah kepada saya karena diberitakan di koran,” kata Fathor sembari tertawa.

Menurut dia, harus dibedakan antara tugas sebagai legislator dan kiai penceramah. ”Legislator kan digaji rakyat. Kalau kerjanya tak sesuai dengan UU dan peraturan kan juga dosa. Kalau mau ceramah ya pas kosong, tak ada tugas dewan. Atau sekalian full ceramah dan berhenti sebagai anggota DPR,” katanya.

Karena Fatrhorasjid bisa mendisiplinkan anggotanya akhirnya pihak eksekutif pun segan. ”Sering pihak eksekutif minta maaf kepada ketua DPRD karena telat saat paripurna,” kata Fathorasjid. Padahal saat itu, tutur Fathorrasjid, gubernurnya Imam Utomo.

”Pak Imam itu kan militer, jadi sangat disiplin. Tapi kita harus disiplin juga. Kalau mau paripurna saya selalu minta sekwan untuk mengecek apakah anggota sudah siap dan sekarang di mana posisi eksekutif,” kata Fathorrasjid.

Dengan begitu kinerja legislatif dan eksekutif imbang dan sama berwibawa. Yang menarik, prestasi Fathorrasjid sebagai ketua DPRD dalam mendisiplinkan anggota kemudian menjadi pusat perhatian para pimpinan DPR RI.

”Para pimpinan DPR RI belajar kode etik kepada DPRD Jatim. Mereka heran kok bisa anggota DPRD Jatim saat itu disiplin tak mbolos. Padahal mereka sebelumnya sudah belajar dan studi banding ke Yunani ,” katanya bangga. (bersambung)

1 2 Tampilkan Semua