Tembus di Angka 12,42 Persen, Penanganan Kemiskinan Masuk Program Prioritas Pemkab Gresik
Editor: Rohman
Wartawan: Syuhud
Rabu, 12 Januari 2022 10:46 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyak hal menarik dari hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang digelar Bappeda Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV, Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/1/2022), kemarin.
Sedikitnya, ada 3 topik penting yang dibahas dan dijadikan program prioritas untuk dituntaskan pada era Pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah.
BACA JUGA:
Bupati dan Pimpinan DPRD Gresik Apresiasi Tumpeng Nasi Krawu Raksasa Inisiasi KWG
Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
Hadiri Halal Bihalal AKD, Bupati Gresik Minta Kades Netral di Pilkada 2024
Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
Ketiganya adalah, penanganan kemiskinan, penanganan banjir Kali Lamong, dan infrastruktur jalan.
Untuk angka kemiskinan di Kabupaten Gresik, masih tinggi. Bahkan cenderung meningkat pada tahun 2021. Yakni menjadi 12,42 persen dari sebelumnya 12,40 persen, dari jumlah penduduk sekitar 1.283.961 jiwa.
"Angka kemiskinan tersebut tercatat lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur," ucap Wabup Aminatun Habibah saat memberikan penjelasan tentang angka kemiskinan di Gresik dalam FKP Ranwal RKPD tahun 2023, yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat baik secara online maupun offline.
Menurut wabup, angka kemiskinan tercatat paling tinggi berada di wilayah Kecamatan Bungah, disusul Kecamatan Dukun.
"Sebetulnya sebagai wakil bupati asal Kecamatan Bungah saya jadi malu melihat angka kemiskinan di wilayah Bungah tinggi," ungkapnya.
Ia lantas membeberkan variabel-variabel yang menjadikan angka kemiskinan di wilayah Bungah dan Dukun lebih tinggi dibanding kecamatan lain.
Di antaranya, banyaknya masyarakat yang tercatat mengajukan bantuan kepada pemerintah. Misal melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan lainnya.
"Kan banyak itu mahasiswa kita yang kuliah di luar Gresik mengajukan seperti KIS, karena mereka paham caranya. Dan, itu menjadi variabel pemerintah sebagai data kemiskinan," ungkapnya.
Karena itu, pihaknya berharap ke depan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas sosial (dinsos) bisa menelurkan program inovatif untuk menangani kemiskinan. Ia juga meminta dinsos lebih intens menyasar daerah-daerah yang warganya belum banyak paham terkait program bantuan pemerintah.
"Karena penanganan kemiskinan ini menjadi salah satu program prioritas kami, maka diharapkan semua masyarakat kurang beruntung bisa ter-cover program pemerintah, sehingga angka kemiskinan terus bisa ditekan, bisa terus diturunkan," ujar wabup yang karib disapa Bu Min ini.
Dengan adanya sejumlah program penanganan kemiskinan dari Pemerintah Kabupaten Gresik, ia berharap angka kemiskinan pada tahun 2022 bisa turun menjadi 11 persen.
"Hal ini juga sejalan dengan terus tumbuhnya sektor ekonomi, yang terus berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Masih tingginya angka kemiskinan ini disayangkan Anggota DPRD Gresik, Khoirul Huda. Sebab, di Kabupaten Gresik berdiri ribuan industri skala kecil dan besar, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang seharusnya bisa banyak memberikan kontribusi terhadap daerah, seperti lapangan pekerjaan.
Huda mengungkapkan, berdasarkan data di Pemprov Jatim tahun 2018-2019, kemiskinan di Kabupaten Gresik tergolong tinggi, sehingga masuk zona kuning.
"Saat saya ikut paparan di bappeda provinsi, angka kemiskinan di Gresik masih kategori kuning. Makanya, Gresik harus kerja keras untuk penanganan kemiskinan," katanya kepada BANGSAONLINE.com baru-baru ini. (hud/mar)