Petugas saat mengobati sapi yang terpapar PMK di Kecamatan Kedungdung.
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Pengobatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi di Kabupaten Sampang yang dibebankan pada peternak, membuat para peternak di Kecamatan Kedungdung mengeluh.
Seperti yang diungkapkan oleh Djamhuji, peternak asal Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang harus mengeluarkan uang sebesar Rp400 ribu untuk mengobati sapinya yang terpapar PMK.
BACA JUGA:
- Pemkab Sampang Raih Opini WTP ke-6 Kali Beruntun
- Sidak ke Puskesmas Batulenger, Komisi IV DPRD Sampang Temukan Fakta Baru
- Pimpin Penerimaan Vaksin PMK dan LSD, Pj Gubernur Jatim: Upaya Strategis Kendalikan Penyakit Ternak
- Catat Vaksinasi Tertinggi Nasional Sepanjang 2022-2023, PMK di Jatim Berhasil Dikendalikan
"Ya, saya bayar Rp400 ribu ke petugas kesehatan untuk penanganan empat sapi saya yang terpapar PMK," ucapnya, Minggu, (12/6/2022).
Djamhuji berharap ada solusi dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk penanganan PMK yang menyerang pada hewan sapi. Sebab, dirinya menganggap PMK tersebut merupakan wabah.
"PMK ini kan wabah, seharusnya Pemkab Sampang mempunyai solusi untuk para peternak yang sekiranya biaya pengobatan tidak dibebankan pada peternak," keluhnya.
Persoalan itu mendapat perhatian khusus dari Anggota DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin dari Komisi II Fraksi Demokrat dari Partai Bulan Bintang (PBB).
Menurutnya, Komisi II sudah memanggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Kabupaten Sampang setelah menerima keluhan dari masyarakat tentang biaya pengobatan PMK yang dibebankan kepada peternak.
"Persoalan itu memang diakui oleh Disperta KP, karena untuk biaya memang tidak ada nomenklatur spesifik terhadap pembiayaan pengobatan PMK," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com.
Komisi II juga meminta Disperta KP Sampang segera menerbitkan SK Bupati tentang Sampang darurat PMK. Agar pengobatan bisa menggunakan Dana Tidak Terduga (DTT) yang ada. Oleh karena itu, Disperta-KP akan mengalihkan anggaran pembiayaan kesehatan rutin untuk menangani PMK.
"Anggaran pengobatan rutin yang biasanya akan dialihkan untuk pengobatan PMK yang insya Allah akan dilaksanakan bulan depan," katanya.
Agus Khusnul Yakin menekan agar Disperta-KP segera menerbitkan SK Bupati agar bisa mensubsidi biaya pengobatan PMK untuk tidak dibebankan pada peternak.
"Besar harapan kami agar Disperta-KP memikirkan nasib peternak dalam menghadapi PMK ini," harapnya.
Adapun nantinya jika Dana Tidak Terduga (DTT) tidak mencukupi untuk menangani PMK, Komisi II berharap Disperta-KP mengajukan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain itu, Komisi II juga tidak mengetahui secara pasti tentang pengalihan anggaran pembiayaan kesehatan rutin untuk menangani PMK.
"Untuk biaya PMK nantinya akan digratiskan atau tidak tidak kami kurang tahu. Sebab, Disperta-KP yang mempunyai teknik," tandasnya. (tam/ari)
