Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno. foto: syuhud/ bangsaonline.com
Namun setelah dipelajari, kata Abimanyu, dalam petikan amar putusan tersebut tak ada perintah untuk mengembalikan AHW ke jabatan sekda. "Hanya perintahnya dikembalikan ke JTP. Nah, JTP itu kan bisa di eselon II B. Nanti semua tergantung Pak Bupati," bebernya.
Ambimanyu lebih jauh menjelaskan, pengisian jabatan Sekda Gresik berbeda dengan Sekkota Pasuruan dan Sekda Kabupaten Lamongan yang ditinggal pensiun atau menjadi kepala daerah. "Di Gresik kasusnya beda, karena sebelumnya ada kasus hukum," tuturnya.
Abimanyu juga menjelaskan mekanisme pengisian JTP eselon IIB yang telah dan bakal ditinggal pensiun. Untuk jabatan eselon IIB yang ditinggal pensiun adalah BPPKAD dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dan dalam waktu dekat Dinas Pendidikan (Dispendik) serta sejumlah jabatan lain juga bakal kosong.
"Untuk pengisian jabatan kosong tersebut bisa melalui rotasi (rolling) pejabat dengan eselon sama atau lelang. Semua hak prerogatif Pak Bupati. Termasuk pengisian jabatan 3 staf ahli bupati yang kosong," jelasnya.
Ia menambahkan, pengisian jabatan kosong tersebut tak perlu menunggu waktu 6 bulan setelah bupati dan wabup dilantik. Sebab, saat pandemi Covid-19 masyarakat membutuhkan percepatan pelayanan. "Semua yang kosong segera kami isi, setelah izin Mendagri turun," katanya.
Abimanyu mengingatkan kepada semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Gresik bahwa jabatan itu bukan hak ASN. Tapi, reward atau hadiah yang diberikan oleh pimpinan kepada ASN atas prestasi yang dicapai.
"Jadi, hak ASN itu seperti gaji, tapi kalau jabatan itu hadiah dari pimpinan atas prestasi ASN," pungkasnya. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
