Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi Keynote Speaker pada seminar dan focus group discussion (FGD) di Unair.
LaNyalla mengatakan, undang-undang dan konstitusi memang dibuka ruang terjadinya tindakan menguasai dan menguras kekayaan negara. Sehingga kata dia, pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di hulu, bukan di hilir.
"Bukan sibuk melakukan kritik terhadap pemerintah atau presiden. Karena presiden hanya menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Meskipun presiden bersama DPR membentuk undang-undang bahkan presiden juga bisa menerbitkan peraturan pengganti undang-undang," katanya.
Dalam kesempatan lain, Prof. H. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D, Guru Besar FISIP Unair berpendapat lain. Menurutnya, kekuatan DPD dan DPR selama ini tidak berimbang.
"Konstitusi kita memang dibuka seluas-seluasnya, namun realitas politiknya, tidak semudah dalam konstitusi, karena di situ ada kepentingan. Isu-isu apa dan kepentingan itu menguntungkan siapa? Amandemen ini sangat kuat didorong oleh DPD, karena bikameral lebih fair di indonesia," papar Kacung.
"Sedangkan kepentingan DPR kan lain, parpol-parpol Ini kan ibarat perahu untuk calon. Lha kalau dibuka calon perseorangan kan bisa tidak ada perahu. Kalau saya memahami, jika dibuka calon perseorangan, ya pastinya partai politik ya berat," pungkasnya.
Seminar dan FGD ini sebagai kerja sama antara Pascasarjana Unair dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga; Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, Koordinator Program Studi Magister Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, serta dimoderatori Suparto Wijoyo, Wakil Direktur ll Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. (nf/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
