JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Jember Yandi Suyandi mengaku belum mendapat instruksi dari Kakanwil Kemenkumham Jatim soal sanksi kepada oknum pegawainya yang masih aktif dan sedang menjalani proses hukum.
"Saya tinggal menunggu keputusan dari kantor wilayah dan pusat, terkait dengan pemberian sanksi kepada saudara Wahyu," ucap Yandi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
BACA JUGA:
- Dengan Aplikasi ini, Masyarakat Diberi Kemudahan untuk Membuat Paspor
- Kanwil Kemenkumham Jatim Dukung Penerapan Keadilan Restoratif Jadi Pidana Alternatif
- Bagian dari HAM, Imigrasi Malang Berperan Aktif dalam Evaluasi KLA
- Ribuan Keluarga Warga Binaan Manfaatkan Kunjungan Khusus Idul Fitri Lapas Surabaya
Pernyataan tersebut justru kontradiktif dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Kresmono. Kresmono mengatakan bahwa sudah menyampaikan Kalapas Jember agar oknum yang bersangkutan tidak masuk blok lebih dulu.
"Sampai hari ini kami sudah memberikan sanksi. Bukan sanksi, tapi menyampaikan kepada Kalapas tolong yang bersangkutan jangan sampai masuk ke blok dulu," ujar Kresmono melalui selulernya, Kamis (20/5).
Kata dia, yang berhak memberikan sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM selaku institusi yang berwenang menerbitkan SK. Namun sejauh ini, oknum lapas yang diduga melakukan penipuan, masih bekerja seperti biasanya.
Terkait status kepegawaian oknum Lapas Kelas IIA Jember yang diduga menipu, Kresmono menyampaikan masih menunggu dari aparat penegak hukum bila dinyatakan bersalah. "Kalau statusnya nanti sudah naik menjadi tersangka, maka untuk kepegawaiannya saya serahkan kepada kepala divisi administrasi," tuturnya.