Biro Kesejateraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Komisi Hubungan Ulama-Umara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Sinkronisasi Data Pondok Pesantren Tahun 2021 di Islamic Center Surabaya, Jumat (9/4/20210). Terutama melakukan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Timur tentang Pengembangan Pesantren. Foto: MMA/BANGSAONLINE.com
Menurut Kiai Halim Soebahar, fasilitasi Pemprov Jatim terhadap pengembangan pesantren sudah dimulai sejak lama. “Tetapi sejak tahun 2019, sejak Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim bisa menjadi rujukan bagi Pemprov lain, seperti memberikan beasiswa S2 Madin di dua puluhan PTKI, beasiswa S1 di 26 Ma'had Aly, dan sekarang sedang proses seleksi beasiswa S1 Al-Azhar untuk 30 santri,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Shofa Marwah Jember itu.
(Prof. Dr. KH. Halim Soebahar. foto: MMA/ bangsaonline.com)
Menurut Kiai Halim Soebahar, pesantren harus dikaji dalam tiga fungsi secara terintegrasi. Yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan.
“Pendidikan pesantren harus tetap menjaga kekhasan pesantren. Dakwah pesantren harus mengembangkan Islam Rahmatan Lil alami, Islam wasathiyah sebagai keputusan Munas 2015 tentang Taujihat Surabara, dan dakwah harus memperkuat PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945),” katanya.
Kiai Halim Soebahar juga menegaskan bahwa pemberdayaan pesantren tetap pemberdayaan karakter religius dan tafaqquh fid diin serta berupaya membekali santri untuk menjadi santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopreneur.
Sementara pada sesi kedua peserta Rakor semakin aktif. Maklum, sesi yang dipandu Dr. Maskuri itu membahas Raperda yang sedang dibahas DPRD Jatim. Para kiai yang datang dari berbadai daerah di Jawa Timur itu berebut mengacungkan tangan untuk bicara.
Ra Latif, peserta dari Madura, misalnya, minta agar dalam Raperda itu dicantumkan soal larangan radikalisme. Alasannya, di Madura radikalisme menguat lewat Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, kata dia, NU kalah pengaruh dengan FPI.
Namun, Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said mementahkan pernyataan itu. “Itu hanya di Pamekasan. Kalau daerah (kabupaten) lain tidak,” tegas pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya asal Sampang Madura itu.
Sementara Maskuri menyatakan masalah radikalisme memang tidak tercantum dalam Raperda itu. Meski demkian radikalisme tertangkal dengan sendirinya oleh persyaratan dasar bahwa pesantren harus moderat dan dalam bingkai NKRI dan Pancasila. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
