Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri saat membagikan bingkisan kepada anak-anak. (foto: ist)
Herry Krismono, Kabid Rendalev Barenlitbang Kota Kediri menjelaskan bahwa semua warga bisa mendaftarkan diri di BPJS dan akan dikover sepenuhnya oleh pemkot. Bahkan, orang kaya pun boleh mendaftarkan diri kalau mau dengan fasilitas kelas 3. Pemkot menyediakan dana antara Rp 35-40 M untuk program ini.
Adapun program-program lain yang tidak terkait langsung dalam upaya menanggulangi masalah gizi dan stunting yaitu penyebaran informasi mencegah pernikahan dini oleh dinas pendidikan. Tidak hanya melalui sekolah formal, namun juga pondok pesantren yang ada di Kota Kediri.
"Sebab masalah gizi dan stunting juga diakibatkan dari pernikahan dini. Mulai dari kurangnya pengetahuan hingga kelahiran bayi yang tidak sehat dari hasil pernikahan dini," ujar Kris.
Selain itu, lanjut Kris, dari Dinas PUPR dan Perkim Kota Kediri juga mendukung dalam upaya penanggulangan masalah gizi, misalnya dengan pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan juga rumah sehat untuk warga Kota Kediri.
Organisasi perempuan juga tidak ketinggalan. Misalnya, PKK Kota Kediri memberikan edukasi kepada remaja dalam bentuk Sekolah Perempuan Selimut Hati dan pemantauan intensif dari para kader PKK di lapangan.
"Titik pantaunya adalah posyandu. Kader yang sudah terlatih melakukan screening tumbuh kembang," kata Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Selasa (26/1/2021). (uji/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
