Direktur LSM Pusaka, Lujeng Sudarto (kedua dari kiri) bersama aktivis LSM lainnya saat mendatangi Kantor Satpol PP Pasuruan.
Hal senada disampaikan Solikhin, aktivis lainnya. Ia mengungkapkan bahwa praktik transaksional sudah menjadi rahasia umum di wilayah Tretes. Bahkan, melibatkan oknum-oknum petugas. Termasuk diduga melibatkan oknum di lingkungan Satpol PP Kabupaten Pasuruan.
“Bahkan ada yang dijatah per bulan hingga belasan juta, tapi masih tetap dirazia. Ini kan ironis,” tukasnya.
Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini pihaknya sudah berusaha untuk memberangus masalah prostitusi di wilayah Tretes dengan rutin melakukan operasi pekat.
“Kalau ada oknum, memang kami akan bersih-bersih di internal. Kalau misalkan ada yang setor ke oknum, itu salahnya sendiri. Karena kami tetap, akan operasi,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Pasuruan tidak pernah membuka kawasan prostitusi sehingga tidak ada yang harus ditutup. Termasuk di wilayah Tretes. “Karena memang tidak dilegalkan. Jadi, operasi dilakukan,” imbuhnya.
Kesulitan mengoperasi wisma-wisma di wilayah setempat, menurutnya, lantaran rata-rata pintu-pintu wisma telah dimodifikasi. Sehingga ketika petugas datang untuk melakukan penggerebekan, mereka langsung melakukan penutupan.
"Sementara, kami tidak bisa melakukan pendobrakan lantaran hal itu bisa menyalahi aturan," ujarnya.
Terkait Cafe Meiko di Pandaan, ia menjelaskan penyegelan dilakukan karena tempat itu menyalahi izin. Bakti mengatakan, IMB yang dimiliki Cafe Meiko merupakan perdagangan. Hanya saja, beberapa penyewa menggunakan hal lain, seperti untuk tempat karaoke.
“Yang bisa kami lakukan, penindakannya berupa tipiring. Karena yang dipersoalkan, usahanya tidak sesuai dengan peruntukannya,” ulasnya. (afa/par/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
