Petani Garam Keluhkan Garam Impor di Depan Ketua DPRD Jatim

Pertama, membuat database kebutuhan garam di Jawa Timur, bahkan Indonesia. "Selama ini data konsumsi dan produksi garam simpang siur, padahal hal ini menjadi alasan dasar impor garam," kata Yoyok di forum yang berlangsung sore hari ini.

Kedua, DPRD dan Pemprov Jatim harus segera menyusun perda perlindungan petani garam. DPRD Jatim melalui Komisi B sebelumnya telah memasukkan inisiatif rancangan perda tersebut.

"Kalau perda tersebut bisa disahkan, maka perda ini bisa menjadi acuan nasional. Daerah lain bisa mencontoh Jawa Timur," kata Yoyok melanjutkan.

Ketiga, mereka berharap pemerintah menunda impor garam selama garam lokal belum terserap. "Jangan sampai Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat rekomendasi bongkar muat pelabuhan di Jawa Timur," harapnya.

Hal ini mendapat antusias dari Kusnadi. Pada prinsipnya, pihaknya berpihak kepada kepentingan petani Madura.

"Ini menyangkut political will dari pemerintah. Prinsipnya jangan sampai program pemerintah hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa menyejahterakan petani kita," kata Kusnadi.

DPRD turut berupaya dengan menyiapkan payung hukum. Di antaranya dengan masuknya Raperda tentang Perlindungan Terhadap Petani Garam dalam Propemperda DPRD Jatim Tahun 2020.

"Kami akan berbicara dengan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan anggota dewan yang berasal dari dapil produsen garam. Kami lihat naskah akademiknya dan jangan sampai bertentangan dengan hukum di atasnya," kata Politikus PDI Perjuangan ini.

Pihaknya juga akan mengundang jajaran terkait untuk mencari solusi bersama. "Sekali lagi, kami ingin meningkatkan nilai petani sekaligus kesejahteraan mereka," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini. (mdr/zar)