Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: ist
Tapi kenapa dulu pemerintah Arab Saudi menuduh Rizieq Shihab melakukan mengumpulkan uang atau dana politik secara illegal? Menurut Mahfud, dulu tuduhan pemerintah Arab Saudi itu salah.
“Karena kalau orang Indonesia datang ke dia (Rizieq Shihab) kan biasa memberi bisyarah. Bisyarah itu uang amplop. Itu sudah biasa. Lalu ada yang melaporkan. Lalu oleh pemerintah Saudi dicatat, diberi garis merah. Ini tak boleh keluar,” kata Mahfud.
(Menko Polhukam Mahfud MD saat silaturahim pada KH Asep Saifuddin Chalim, pengasuh PP Amanatul Ummah di Jalan Siwalankerto Surabaya. Foto: mma/bangsaonline.com)
Tapi, kata Mahfud, sekarang pemerintah Arab Saudi sudah mencabut. “Tapi ada satu hal yang belum dicabut. Dia itu mau dideportasi,” kata Mahfud MD kemudian.
Kenapa? “Karena melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini Rizieq Shihab ingin pulang ke Indonesia, tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat, gitu. Silakan aja diurus. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita dengan dia,” kata Mahfud.
Apa pelanggaran imigrasinya? “Overstay,” kata Mahfud MD. Overstay adalah pelanggaran izin tinggal karena melebihi batas akhir visa di suatu negara.
Lalu bagaimana respon Rizieq Shihab? Ia mengaku tak lagi tersangkut overstay. “Bayar safar kami ditolak, dibatalkan, tapi dengan perpanjangan visa. Oleh karena itu, mulai hari ini, siapa pun termasuk pejabat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, akan saya tuntut secara hukum,” akta Rizieq di Front TV, Rabu (4/11/2020).
Ia mengumumkan akan berangkat dari Saudi Arabia pada Senin, 9 November 2020 dan tiba di Jakarta Selasa pagi, 10 November 2020. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
