PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di dapil VII selain dalam rangka reses, salah satunya ke Kabupaten Ponorogo. Selain bertemu konstituen dan mitra Komisi II di antaranya BPN dan Dukcapil, Johan Budi juga mengunjungi lembaga pengawas pemilu di masing-masing daerah, termasuk Bawaslu Ponorogo.
Menurut Mantan Jubir KPK ini, Pilkada di Ponorogo banyak sekali laporan terkait pelanggaran pemilu. Karena itu, ia meminta bawaslu tegas dalam menangani persoalan-persoalan yang ada.
BACA JUGA:
- Nila, Caleg Terpilih DPR RI dari PDIP Bantu 2 Nenek Korban Kebakaran
- Toron Asareng Abah Syafi: Kuota Mudik Gratis Habis Kurang dari 1 Jam
- Risma Dicecar Gelontoran Bansos Jelang Pilpres, Realisasinya Tembus Rp85,53 Triliun
- Komisi IX DPR RI-BKKBN Gencar Kampanye Program Penurunan Stunting di Depok, Berikut Programnya
"Pada jangka waktu perjalanan Pilkada 2020 ini, di Bawaslu Ponorogo sudah banyak yang masuk aduan-aduan terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu dari paslon ataupun tim pemenangan masing-masing, juga ASN, dan lain-lain," ungkapnya.
Saat ditemui BANGSAONLINE.com, Johan Budi juga mengatakan telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Bawaslu dan KPU di Komisi II. Dalam kesempatan itu, ia mewanti-wanti agar Bawaslu dan KPU independen.
"Dan yang kedua, harus ketat betul dalam mengawasi pelaksanaan pilkada itu. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu harus tegas dalam kaitan menangani persoalan-persoalan pelanggaran di pilkada," katanya.
"Di sisi yang lain juga sering saya sampaikan agar pelaksanaan protokol Covid-19 ini menjadi hal yang utama. Jadi, Bawaslu harus tegas kalau ada hal-hal yang melanggar protokol Covid-19, dan itu harus ditindak," tegas Johan Budi. (nov/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News