“Para ketua Kwarcab tidak bisa dikomando atau diatur-atur untuk tidak memilih apa yang sudah menjadi pilihan mereka masing-masing,” terang Agus yang menjadi pengurus Pramuka Jatim di era kepemimpinan Soenarjo dan Saifullah Yusuf yang keduanya adalah Wakil Gubernur Jatim.
Agus meminta pihak d iluar Pramuka tidak mencampuri terlalu jauh proses pergantian kepemimpinan di Pramuka Jatim.
“Jangan kemudian yang tidak pernah di Pramuka bikin statement yang seakan-akan lebih tahu soal Pramuka,” sebut Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak meminta Gerakan Pramuka yang merupakan organisasi independen harusnya jauh dari jabatan politik. Sehingga tidak harus ketua yang baru nanti adalah otomatis kepada Wakil Gubernur Jatim. Sebaliknya, dia menyarankan supaya Ketua Kwarda Pramuka Jatim diberikan pada kepala OPD seperti Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Pariwisata.
“Saya secara pribadi minta mulai sekarang Ketua Kwarda Pramuka dipegang oleh kepala OPD dan tidak lagi Wagub. Mengingat, Pramuka sebagai organisasi independen dan tidak boleh dibawa ke ranah politik,” kata Sahat, Jumat (2/9/2020). (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News