H. Syafiuddin, S.Sos Anggota Komisi V DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (14/9/2020).
"Peningkatan pembangunan Madura dibutuhkan secara berkesinambungan dan membutuhkan keseriusan Pemerintah Pusat. Jangan sampai menganggap Madura sebagai daerah anak tiri, sangat penting menjadi atensi khsusus bagi Pemerintah Pusat," cetusnya.
Ia mencotohkan Jembatan Suramadu yang saat ini hanya berfungsi sebagai jembatan penyeberangan biasa, sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan sesuai perintah Perpres 27/2008. "Fungsinya hanya memberikan dampak pengurangan biaya ongkos transportasi sekitar 25 ribu," jelasnya.
Padahal, kata H. Syafiuddin, Madura kaya akan wisata, seperti wisata bahari, religi, alam, bahkan wisata Pulau Giliyang menjadi wisata kesehatan terbaik karena mempunyai oksigen terbaik kedua setelah Yordania.
"Kementerian PUPR harus bertangggung jawab terhadap kondisi jalan nasional di Madura yang sudah tidak representatif. Jangan sampai BPWS diberikan tanggung jawab yang besar, sementara anggaran yang ada hanya Rp 150 miliar, belum dikurangi biaya administrasi internal," ucapnya.
"BPWS tidak bisa diharapkan banyak, ini semua menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR lewat Ditjen Bina Marga. Masyarakat Madura berharap kepada Ditjen Bina Marga segera merealisasikan keinginan masyarakat Madura," jelasnya.
"Jangan sampai jembatan Suramadu, Perpres 27/2008, dan Perpres nomer 80 tahun 2019 sebagai media ngapusi (membohongi, red) masyarakat Madura, agar masyarakat Madura tidak bergejolak," tukas politikus PKB ini. (uzi/zar/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
