“Karena seluruh penerima PKH 100 persen perempuan. Kalau setelah digraduasi, mereka harus punya usaha produktif kreatif. Nyekrup dari Kementerian Sosial, dari Kemendes dan dari Pemprov . Supaya proses pemberdayaan ini lebih sustain,” pungkasnya.
Khofifah juga memaparkan rekapitulasi bantuan sosial PKH Semester I Provinsi Jatim Tahun 2020. Menurut dia, total mencapai Rp. 3.215.966.118.000. Terdiri dari Bansos PKH Tahap I mencapai Rp. 1.041.164.050.000 dengan 1.538.948 KPM, Bansos PKH Tahap II mencapai Rp. 1.060.350.575.000 dengan 1.599.700 KPM, Bansos PKH Bulan April mencapai Rp. 368.905.047.000 dengan 1.691.216 KPM.
Selain itu, lanjutnya, Bansos PKH Bulan Mei mencapai Rp. 371.562.832.000 dengan 1.705.983 KPM, Bansos PKH Bulan Juni mencapai Rp. 373.983.614.000 dengan 1.706.107 KPM.
Sementara sampai Bulan Juni 2020, persentase graduasi 4.6 persen, dengan jumlah KPM Bulan Juni Tahun 2020 sebanyak 1.706.107 KPM.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
Menurutnya, rekonsiliasi ini penting untuk memastikan realisasi, melihat seberapa jauh graduasi atau KPM PKH yang sudah berhasil. Provinsi Jatim termasuk yang terbaik untuk graduasi pada semester I.
“Setiap semeser kita lakukan penilaian. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Sehingga bisa diikuti provinsi lain untuk graduasi KPM PKH,” tambahnya.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala BPKAD Jatim yang juga selaku Plt Kepala Bappeda Prov Jatim, Kepala DPMD Jatim, Kepala Dinsos Jatim. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News