Hery Zhamaon, Pemerhati Kebijakan Publik asal Sumenep.
"Tentang letak geografis, kantor Pamekasan sudah mengetahui Pak. Tapi yang namanya ketentuan dari pusat, ya kita hanya menjalankan tugas," katanya.
Diterangkan Daan, untuk sementara manajemen melaksanakan sesuai ketentuan. "Nanti akan ada yang namanya justifikasi untuk mengetahui model pendistribusian yang cocok untuk wilayah kepulauan. Diharapkan ke depannya bisa jadi lebih baik," imbuhnya.
Menyikapi hal ini, Pemerhati Kebijakan Publik, Hery Zhamaon, mengecam keras kebijakan pemadaman listrik yang akan dilakukan PLN.
"New metode pendistribusian BBM melalui kapal tanker yang sesuai SOP Pertamina, itu sah-sah saja dilakukan PLN. Tapi tidak untuk menciptakan permasalahan baru seperti sekarang ini yang merugikan masyarakat yang mengakibatkan listrik padam," tandasnya kepada BANGSAONLINE.com.
"Mestinya PLN jauh-jauh sebelumnya sudah melakukan kajian perencanaan yang matang dan mempertimbangkan, termasuk tentang geografis di masing-masing pulau," cetusnya.
"Jika per 1 Juli 2020 sudah terjadi pemadaman total, ini kan tidak logis. Lalu ke mana itu sisa stok BBM-nya? PLN harus menjelaskan kepada masyarakat. Kami sebagai yang konsen dalam persoalan kebijakan akan terus menyoal dan harus diusut tuntas," pungkasnya. (aln/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
