Hery Zhamaon, Pemerhati Kebijakan Publik asal Sumenep.
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Surat edaran tentang pemadaman listrik di sejumlah titik yang diterbitkan PLN ULP Kepulauan menuai kecaman dan protes dari berbagai pihak. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang ada di kepulauan Kangean Arjasa dan beberapa kepulauan.
Sebut saja Wisnu, salah satu pengusaha yang bergerak di bidang las. Ia mengaku resah dan khawatir adanya pemberitahuan pemadaman listrik tersebut. Sebab, aktivitas usahanya dalam membuat pagar dan kanopi mengandalkan listrik.
BACA JUGA:
- Ketua KPU Jatim: Kepulauan Sumenep Jadi Prioritas Pendistribusian Logistik Pemilu 2024
- Relawan Anies Baswedan Kepulauan Raya Sumenep Layani Bantuan Hukum Gratis
- Penuhi Layanan Kesehatan di Pulau Kangean, Gubernur Khofifah Kirim Dokter dan Nakes
- Listrik Satu Kecamatan Bisa Padam, PLN Sumenep Imbau Warga Tak Main Layangan Dekat Jaringan Listrik
"Kami sebagai warga yang mempunyai usaha kecil-kecilan akan sangat berdampak jika pemadaman berlangsung lama. Jika hal ini terus berlarut, otomatis kami akan kehilangan mata pencaharian. Lalu bagaimana kami bisa survive jika aliran listrik padam?," ujar Wisnu pada BANGSAONLINE.com Sabtu (04/07).
Dikonfirmasi awak media, Manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, Daan Agung Lazuardi mengatakan bahwa pemadaman itu disebabkan minimnya stok BBM.
"Kami mohon maaf, dikarenakan kendala teknis peralihan dari rekanan (transportir) lama ke rekanan baru per 1 Juli yang menggunakan kapal tanker terjadi keterlambatan pengiriman BBM. Untuk sementara, kami lakukan pemadaman untuk menghemat BBM. Pada beberapa hari ke depan baru bakal normal kembali," ujar dia melalui sambungan telepon.
Saat disinggung aturan baru penggunaan tanker yang dinilai kurang sesuai dengan letak geografis di wilayah ULP Kepulauan Arjasa Kangean, Daan mengatakan pihaknya hanya melaksanakan ketentuan dari pusat. Meski demikian pihaknya berjanji akan segera melakukan evaluasi.
