SAMBANG UMKM: Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengunjungi Kampung Topi, Desa Punggul Kecamatan Gedangan, Rabu (1/7). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Keberadaan ribuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo perlu terus diberdayakan. Pemerintah harus memberi perhatian terhadap pelaku UMKM. Upaya itu bisa dilakukan dengan menyiapkan tempat khusus berupa Kawasan Industri Mikro.
Gagasan perlu adanya Kawasan Industri Mikro untuk mendukung UMKM dicetuskan oleh Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat mengunjungi sentra UMKM topi, di Desa Punggul Kecamatan Gedangan, Rabu (1/7).
BACA JUGA:
- MSI Simulasikan Pasangan Kandidat Pilkada Sidoarjo 2024, ini Elektabilitasnya
- Sempat Diberitakan Dirusak, Begini Kata Kapolresta Sidoarjo Soal Baliho Ucapan Selamat Idul Fitri
- Kasus DBD di Sidoarjo Meningkat, BHS Peduli Gelar Fogging di Desa Ngampelsari
- Biaya Membengkak, BHS Nilai Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Rasional
"Tidak hanya sentral market, kita juga akan menyiapkan sentra industri mikro kecil," cetus politikus Partai Gerindra ini.
Kata BHS, keberadaan UMKM sangat penting. Bahkan 65 persen pendapatan daerah berasal dari UMKM. Tak hanya itu, UMKM menyerap 95 persen tenaga kerja, baik di Sidoarjo maupun secara nasional. Karena itu BHS berharap UMKM terus berdaya. "Jadi UMKM ini tidak boleh mati," tandas mantan anggota DPR RI periode 2014-2019.
Dijelaskan BHS, nantinya Kawasan Industri Mikro ini bakal disiapkan di wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Utara di Sidoarjo. Kawasan tersebut bisa dimanfaatkan UMKM berdasarkan jenis usahanya. Kawasan ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan lahan untuk tempat produksi.
Kala berkunjung ke Kampung Topi ini, BHS mendapatkan sejumlah permasalahan dan dikeluhkan oleh sejumlah perajin topi di Desa Punggul Gedangan tersebut. Pertama terkait permodalan. "Saya cek hampir seratus persen mereka ini tidak dapat kucuran KUR (Kredit Usaha Rakyat). Padahal pak Jokowi (Presiden RI) mengalokasikan Rp 190 triliun. Harusnya di sini, 50-70 persen dapat KUR," tandas BHS.
Kata BHS, pelaku UMKM perlu didukung KUR karena bunganya sangat murah. BHS bahkan berencana meminta pemerintah pusat untuk bisa menurunkan bunga KUR hingga 3 persen. Ditegaskan BHS, jika bunga KUR bisa ditetapkan 3 persen, maka usaha-usaha UMKM akan hidup semua. "Ini yang kami harapkan," tegas alumnus ITS Surabaya ini.
Masalah terkait perizinan juga dialami salah satu perajin topi. Yakni belum terbitnya izin paten atau merek hingga dua tahun sejak pengajuan perizinan tersebut. Terkait hal ini, BHS berharap pemkab Sidoarjo bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Jika belum selesai, BHS bakal menuntaskan masalah tersebut dalam Program 100 Hari Kerja saat dirinya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo. "Perizinan ini agar mereka tetap produktif dan tidak dikejar-kejar dengan masalah hukum," tandas BHS.
Selain itu, BHS bakal mengalokasikan dana APBD untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja UMKM agar produknya inovatif. Pelatihan kerja bagi UMKM ini sekaligus untuk menciptakan regenerasi pelaku UMKM, termasuk di Kampung Topi di Desa Punggul Gedangan ini. "Nanti kita anggarkan untuk pelatihan kerja bagi UMKM," pungkas BHS.
Sementara itu, salah satu pengrajin topi di Desa Punggul Gedangan, Khoirun Ikhwan berharap pemerintah memberikan bantuan program pelatihan kerja. Sebab tenaga kerja yang berminat di UMKM topi semakin minim. "Soal pemasaran, tergantung masing-masing (pengrajin)," ucapnya saat usahanya disambangi BHS.
Kata Khoirun, topi buatannya dikirim diantaranya ke Bandung dan Bekasi. Sedangkan luar pulau, produknya sudah merambah diantaranya Riau, Kalimantan dan Sumatera.
Selain delapan tenaga kerja di tempat produksi, pria yang pernah menjadi buruh harian pabrik ini, juga mempekerjakan delapan orang lainnya, di rumahnya masing-masing. "Selain topi, juga membuat tas," ungkap pemilik UMKM topi dengan merek usaha Yaqutah Collection. (sta/rev)
