Solusi TPA Desa Buluh, Bupati Bangkalan Tetapkan Lahan di Desa Bunajih sebagai TPA Pengganti

Sementara itu, Kepala Desa Bunajih Syamsul Arifin memastikan warganya setuju akan adanya TPA tersebut. Ia mengungkapkan sudah ada 40 KK yang membubuhkan tandatangan menyetujui TPA tersebut. Namun dengan syarat pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, serta mempekerjakan masyarakat di sekitar TPA.

"Oleh sebab itu, saya berharap dengan adanya TPA ini, Desa Bunajih bisa lebih makmur dan terfasilitasi. Sehingga jalan yang kecil bisa diperlebar untuk mempermudah akses menuju TPA," ujarnya.

"Untuk TPA sementara ini luasnya sekitar 1 hektare yang dimiliki oleh 4 orang. Kalau nanti dijadikan sebagai TPA resmi, akan ada 5 hektare. Status tanah TPA masih disewakan, dan ke depannya dikoordinasikan untuk dijadikan permanen sesuai keinginan Bupati," katanya.

Syamsul Arifin menambahkan, selama tanah yang digunakan TPA di Desa Bunajih belum dibebaskan, maka kontrak untuk tiap hektarenya sebesar Rp. 30 juta per bulan. Harga ini disesuaikan dengan luas tanah.

Namun, Kepala DLH Hadari menegaskan harga Rp 30 juta per hektare itu belum diputuskan oleh Bupati. "Sementara kebutuhan saat ini 2 hektare, jadi harga belum final, karena sampai saat ini belum ada perintah saat ini secara teknis," ujar Hadari.

Karena sampai sekarang sejak saya belum mendapatkan perintah dari bupati untuk menetapkan MoU nya. Berarti harga tersebut hanya sepihak dari Klebun Barnajih masalah harga nanti akan di bicarakan lagi lebih tekhnis," ungkapnya

Ikut dalam cek lokasi ini, Ketua DPRD Mohammad Fahad, Kapolres AKBP Rama Samatama Putra, Kejari Ahmad Emanuel, Wakil Ketua PN Muhammad Baginda Rajoko Harahap, Dandim Letkol Kav. Ari Setiawan, Danlanal Letkol Laut (P) Dodi Hermanto, M.Tr. Hanla, Kadis DLH Hadari, Ketua Komisi C Fendi, dan Plt. Direktur PD Sumber Daya Mohammad Kamil. (uzi/rev)