Gubernur Khofifah menunggangi kuda di Pasir Berbisik Bromo, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Sabtu (15/2). foto: ist.
Ia menegaskan saat rapat dengan Kemenko dan berbagai kementerian saat roadshow Januari lalu, Pemprov Jawa Timur sudah menyampaikan jika pembangunan kawasan BTS melibatkan investor, Pemprov Jatim menawarkan ada sistem obligasi daerah. Dengan begitu 4 kabupaten kota yang menjadi penguat BTS harus menjadi pemilik kawasan BTS.
"Jika ada proses pembangunan yang menarik investor kami menawarkan ads skema obligasi daerah. Kita ingin 4 daerah yang ada di seputaran BTS harus menjadi pemilik dari kawasan BTS," tegas wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
Persiapan pembangunan fisik di kawasan wisata BTS akan dilakukan tahun 2021 mendatang. Sedangkan untuk tahun ini dikebut untuk penyusunan perencanaan detailnya. Salah satu ikon yang akan dibangun di kawasan wisata BTS adalah pembangunan kereta gantung. Maka titik mana dan respon masyarakat terkait daya dukung alam dan lingkungan harus kita dengarkan secara komprehensif.
Di sisi lain, Petinggi Adat Tengger Supoyo menyampaikan sejumlah rekomendasi masyarakat Tengger dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan wisata BTS. Poinnya, masyarakat Tengger ingin menjadi pelaku dan bukan sebagai hanya sebagai penonton.
"Untuk jip dan motor masyarakat Tengger mengusulkan agar diusulkan dibuat track khusus lereng gunung. Jadi tidak masuk ke tengah pasir. Sementara pasir berbisik hanya untuk kuda. Ini untuk mengembalikan landscape pasir seperti dulu," kata Supoyo.
Tidak hanya itu, untuk kereta gantung mereka mengusulkan agar rutenya dibuat dari puncak B29, kemudian dilanjut ke B30, dan kemudian baru ke Bromo. Serta mereka juga mengusulkan agar SMK Pariwisata di Sukapura dikembangkan. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
