Jajaran Komisi II DPRD dalam giat RDP bersama eksekutif dan rekanan. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE
Sementara itu, Jaya Agus dari fraksi Golkar ketika ditanya soal sikap fraksinya menjawab diplomatis. "Fraksi Golkar tetap komitmen," katanya singkat tanpa menjelaskan komitmen seperti apa yang dimaksud.
Sebelumnya, rapat dengar pendapat (RDP) jilid III yang digelar oleh komisi II dengan Dinas PUPR, Inspektorat, Bagian Pembangunan, RSUD, Lurah, Kontraktor, dan pengawas tak membuahkan hasil diharapkan. RDP ini menyoal proses administrasi hingga mangkraknya proyek normalisasi saluran air.
Dalam RDP jilid III, Jumat, (17/1/2020) Komisi II meminta OPD terkait menyelesaikan pekerjaan tanpa mengabaikan aturan.
Komisi II serta meminta Inspektorat melakukan audit proyek putus kontrak. Komisi II menilai penelantaran proyek-proyek normalisasi saluran menunjukkan bahwa persoalan kebijakan besar pelayanan dasar gagal di tahun 2019.
“Gagalnya pelayanan dasar ini berarti gagal dalam menjalankan amanat RPJMD, gagal menjalankan amanat RKPD tahunan, gagal dalam menjalankan program APBD,” cetus Junaedi Malik Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto sekaligus Koordinator Komisi II.
Karena bentuk kegagalan itu, anggota dewan asal PKB ini menilai pertanggungjawaban bukan lagi pada perangkat daerah, melainkan kepala daerah.
“Semua anggota Komisi II akan melaporkan ke masing-masing fraksinya tentang fakta-fakta dalam RDP. Dengan meminta pertimbangan Ketua Dewan, Komisi II akan mengusulkan langkah-langkah yang lebih jauh lagi yakni menggunakAN hak-hak kita yang diatur dalam tatib Dewan maupun UU MD3,” ujarnya.
Komisi II, kata Juned sapaan Junaedi Malik lebih lanjut, memastikan tidak akan menggelar RPD jilid IV, namun mengusung wacana penggunaan salah satu hak dewan yang diatur dalam tatib Dewan maupun UU MD3.
"Komisi ini menilai, tiga kali gelar RDP, tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan," tegasnya. (yep)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
