Para Mahasiswa Tuban saat demo di depan DPRD setempat.
"Jangan sampai tidak diaudit, masyarakat juga ingin mengerti sejauh mana transparansi keuangan yang dikelola oleh beberapa BPJS. Dan saya tegaskan prinsip BPJS ini bukan jaminan, tapi iuran," katanya.
Untuk itu, mahasiswa meminta pemerintah agar mengganti jaminan kesehatan itu dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata) yang menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dengan standar pelayanan yang layak.
"Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui kementerian kesehatan," pintanya.
Sementara itu, Kabag Humas DPRD Tuban, Sri Hidajati mengatakan, jika seluruh anggota DPRD Tuban sedang ada agenda di luar. Untuk itu, pihaknya akan mengadakan hearing bersama antara mahasiswa dengan instansi terkait.
"Nanti akan kita bicarakan bersama Dinas Kesehatan, BPJS, DPRD, dan Pemkab. Paling cepat kita lakukan dua hari kedepan," tutupnya. (gun/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
