Pemprov Jatim Siapkan Pendampingan Psikososial dan Pendidikan Lanjutan Bagi Shalfa

Secara khusus gubernur khofifah meminta agar kode etik pelatih dapat ditegakkan. Sudah selayaknya dalam kode etik pelatih diatur bahwa pelatih selarasnya menghormati hak-hak dasar, martabat, dan harga diri semua orang. Pelatih harus menghormati hak-hak individu untuk privasi termasuk hal-hal yang sifatnya kerahasiaan. Begitu pula sebaliknya dengan atlet.

"Seharusnya kode etik baik atlet atau pelatih dapat dilaksanakan dengan baik khususnya untuk melindungi dan tidak menyinggung hal-hal yang menyangkut privasi keduanya ," katanya.

Orang nomor satu di Jatim ini menegaskan bahwa prinsipnya ini adalah olahraga prestasi. Seyogyanya yang menjadi ukuran adalah prestasi. Walaupun dalam proses pembinaan atlet ada pembinaan kedisiplinan dan karakter, namun indeks prestasi akan menjadi indikator utama ketika atlet masih ada di dalam pusat pelatihan.

“Maka di luar dari indikator prestasi yang kemudian mempengaruhi atau kemudian dijadikan dasar pertimbangan utama sampai kemudian mendegradasi atlet tersebut, itu sangat disayangkan. Namun bila memang karena prestasi dimana tidak bisa mengikuti standar yang ada, maka hal itu harus diikuti. Karena hal itu menjadi kewenangan cabor atau persatuan olahraga bersangkutan,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, kasus ini hendaknya menjadi koreksi bahwa dalam dunia keolahragaan kita masih harus dilakukan pembenahan-pembenahan. Supaya apa yang dijadikan pertimbangan utama dalam menilai sang atlet adalah prestasinya.

Sementara itu, terkait keputusan Shalfa akan tetap lanjut atau tidak di Puslatda PON mendatang, Khofifah menyerahkan keputusannya pada sang atlet.

“Tadi sudah saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kemudian Shalfa beserta ibunya membutuhkan waktu untuk berpikir dulu sebelum membuat keputusan. Apalagi tadi saya menanyakan pada Shalfa apa cita-citanya dan dia menyebutkan berkeinginan meraih cita/citanya itu,” pungkasnya. (mdr/ian)