Gubernur Khofifah Minta Penggunaan DIPA Tak Hanya 'Sent' Tapi Harus 'Delivered'

“Jatim siap untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Pertama dari pembangunan infrastruktur. Kedua dari pembangunan sumber daya manusia. Kemudian ketiga ada perampingan dari regulasi. Sebelum Kabinet Indonesia Maju dilantik, kami sudah mengkoordinasikan dengan seluruh OPD di Pemprov Jatim. Kalau memang ada Perda-perda yang kemungkinan bisa menghambat investasi, maka kita akan kordinasikan dengan DPRD. Kita dilakukan koreksi bersama. Kemudian transformasi ekonomi , kita juga berharap bahwa ada proses yang diseiringkan dengan reformasi birokrasi,” paparnya.

Dijelaskan Gubernur Khofifah, jika pada Rakornas mengundang tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Maka rakor di provinsi ini dirinya mengundang kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, juga perwakilan dari Kelurahan dan desa. Selain itu juga dilengkapi lagi ormas-ormas keagamaan, perguruan tinggi, Apindo, perwakilan BUMN dan BUMD.

Guna mendukung program prioritas nasional, dirinya menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jamban berbasis rumah tangga (jambanisasi), penyaluran listrik (elektrifikasi). Targetnya pada tahun 2021 seluruh wilayah Jatim teraliri listrik karena masih ada sebanyak 235 ribu rumah tangga di Jatim yang masih belum teraliri listrik.

Apresiasi Jatim Sebagai Provinsi Pertama Tindak Lanjuti Rakornas Indonesia Maju

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi Jatim sebagai provinsi pertama yang menindaklanjuti kegiatan Rakornas Indonesia Maju. Artinya Jatim memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung Indonesia Maju.

“Pak Menteri menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kepentingan di Jatim untuk memperhatikan betul pesan Bapak Presiden tentang pentingnya komunikasi. Betapa pentingnya kita membangun kebersamaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jatim Deddy Sopandi mengatakan, bahwa APBN mempunyai peran penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia tahun 2045. DIPA dan TKDD Provinsi Jatim mencapai Rp. 79,3 triliun.

“Provinsi Jawa Timur mempunyai urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, hal tersebut dapat dilihat bahwa Jatim memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia,” katanya.

Kegiatan rakor ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dan menguatkan sinergi antar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga kecamatan, serta unsur lainnya terkait lima prioritas pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Maju.

Selain menyerahkan DIPA, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran, laporan keuangan, dan kredit usaha rakyat.

Selanjutnya Gubernur Khofifah melakukan penandatanganan Komitmen atau MoU Pencananganan Gerakan Jawa Timur Menabung. Dengan satu siswa satu akun atau One Student One Account. (tim)