Aksi PMII Bojonegoro saat demo di depan gedung Pemkab.
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Sekitar 70 mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan aksi demo kepada Pemkab setempat, Kamis (14/11/19) siang.
Aksi massa mendesak Bupati Ana Muawwanah menjelaskan kepada masyarakat terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 yang didepositokan ke beberapa bank.
BACA JUGA:
Selain itu, mahasiswa juga mendesak penegak hukum dalam hal ini, BPK, KPK, Kejari, dan Polres Bojonegoro untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan uang rakyat yang didepositokan tersebut.
Ketua PMII Cabang Bojonegoro M. Nur Hayan mengungkapkan, dari data yang diperoleh bersama seluruh peserta aksi lainnya menyebutkan, di tahun 2018 terdapat Silpa sebesar Rp 2.1 triliun yang kemudian uang tersebut dimasukkan di APBD pada perubahan APBD.
"Secara tidak langsung APBD yang semula Rp 4.8 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 7.1 triliun, karena ditambah anggaran Silpa di tahun 2018," terang Hayan usai aksi.
Ternyata, lanjut dia, banyaknya uang tersebut membuat pemerintah mendepositokan ke empat bank senilai Rp 2.9 triliun. Empat bank tersebut di antaranya Bank BRI senilai Rp 1.5 triliun, Bank BNI Rp 100 miliar, Bank Mandiri Rp 50 miliar, dan Bank Jatim sebesar Rp 1.25 triliun.
"Aksi hari ini kami ingin menanyakan kepada Bupati maupun Wakil Bupati yang telah mendepositokan uang tersebut. Kami menduga ada pemberian cashback atau gritifikasi antara empat bank tersebut kepada Pemkab," bebernya.
Lebih jauh dia menjelaskan, data yang diperoleh dari BPKAD Bojonegoro menyebutkan ada perbedaan bunga deposito, terdapat juga kejanggalan dalam dua lampiran data dengan nomor surat yang sama.
"Kami menduga ada permainan di balik kedok deposito tersebut. Penegak hukum harus segera turun tangan mengusut dugaan penyelewengan uang rakyat ini," tegasnya.
Mahasiswa pun memberikan "kartu kuning" kepada Bupati Ana Muawwanah. Kartu kuning itu diserahkan kepada salah seorang pejabat Pemkab yang menemui aksi mereka di depan gerbang Pemkab. Massa juga sempat terlibat aksi cek-cok dan saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol-PP yang melakukan pengamanan.
Aksi saling dorong itu dipicu massa yang ingin masuk ke gedung pemkab untuk menggeledah ruangan bupati. Massa kecewa aksi yang dilakukan tidak ditemui Bupati maupun Wakil Bupati. (nur/rev)
