DPRD Gresik Support OPD Perbaiki Pelayanan Publik

DPRD Gresik Support OPD Perbaiki Pelayanan Publik Ahmad Nurhamim.

"Kami pelajari program-program dimaksud agar bisa diterapkan di OPD mitra empat komisi," papar Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Nurhamim kemudian mencontohkan sistem pelayanan perizinan online yang telah diterapkan di Kabupaten Ngawi. Sementara di Kabupaten Gresik perizinan masih bersifat manual. "Jadi, kalau mengurus izin, orang bersangkutan harus datang ke Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Gresik," ujarnya.

Usai studi banding tersebut, diharapkan Kabupaten Gresik ke depan juga bisa mengimplementasikan sistem perizianan online seperti halnya di Kabupaten Ngawi. "Sehingga, para pengurus izin tak perlu harus repot-repot datang ke BPM PTSP. Apalagi, dalam waktu dekat Gresik akan berlakukan perizinan tersentral di satu tempat," paparnya.

"Perizinan model ini juga akan memudahkan para pegawai untuk mengakses dan memverifikasi persyaratan pengurusan izin. Semua serba digital. Karena itu para pengurus izin yang tempatnya jauh bisa langsung klik layanan perizinan online di BPM PTSP Gresik yang bersistem online. Insya Allah perizinan model ini juga bisa menghindari praktek pungutan liar (pungli) yang tengah getol diberantas oleh pemerintah," terangnya.

Apalagi, lanjut Nurhamim, berdasarkan hasil evaluasi DPRD, di BPM PTSP masih didapati ratusan tunggakan pengurusan izin yang belum rampung pada tahun 2018 lalu.

"Hal ini disebabkan sejumlah faktor, mulai keterbatasan petugas, infrastruktur, hingga tak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan. Nah, dengan perizinan model online, maka pengurus izin yang syaratnya belum lengkap bisa diminta petugas untuk melengkapi via digital. Jadi, kalau yang ngurus jauh seperti tinggal atau berada di luar Gresik atau bahkan luar negeri (LN) bisa via online. Termasuk bayar satuan ketetapan retrebusi (SKR)-nya bisa langsung transfer ke rekening penampung OPD terkait," katanya.

"Sama halnya dari hasil studi banding tiga komisi lain. Hasilnya, juga diharapkan bisa diterapkan di OPD maupun badan usaha terkait untuk perbaikan program dan layanan publik," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO