Para wali murid saat akan mendaftarkan anaknya.
“Kenapa? Karena anak-anak didik itu, sudah berjuang dengan mengikuti les tambahan ataupun latihan dan pelatihan dengan harapan dapat nilai tinggi,” ungkapnya.
“Tetapi dengan adanya sistem zonasi, maka si anak didik ini terancam tidak bisa masuk ke sekolah yang dicita-citakan, karena jarak tempat tinggal dan sekolahnya terlalu jauh. Karena nilai hanya menjadi pendukung 5 persen untuk menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Ayub pun menyarankan agar sistem zonasi dievaluasi lagi. “Yakni menjadi pertimbangan 50 : 50 persen. Artinya, anak-anak yang sekolah itu bisa masuk di sekolah (dengan pertimbangan jarak), tetapi juga didukung nilainya. Nah kalau seperti sekarang, terus apa gunanya berjuang untuk ikut Unas dan masih les. Ini mereka berjuang loh,” tegasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, orangtua salah seorang calon siswa SMP Oryza Wirawan menyampaikan, dengan adanya sistem zonasi tersebut, dirinya menjadi ragu untuk menyekolahkan anaknya ke SMP favorit yang sesuai dengan nilai prestasi anaknya.
“Saya khawatir anak saya malah tidak dapat sekolah karena zonasi ini. Padahal rata-rata nilainya 8 semua. Rumah saya di Taman Gading, dengan sistem baru ini, mau ke SMP 1 atau 2 terkendala jarak. Akhirnya ya ke SMP 11, karena dekat rumah,” katanya.
Bahkan jika terpaksa, Oryza harus menyekolahkan anaknya ke SMP swasta. “Alternatif aman mungkin ke SMP swasta. Lah bagaimana lagi, pilihan hanya satu sekolah. Meskipun ada gelombang kedua pendaftaran. Tetapi zonasi tidak mendukung. Tapi risiko, jelas biaya pendidikan mahal di swasta,” ujarnya dengan perasaan kecewa. (jbr1/yud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
