Chriswanto Santoso.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Golkar Jawa Timur yang juga calon legislatif (Caleg) dari Partai Golkar Dapil Kota/Kabupaten Kediri Chriswanto, berdiskusi dengan para wartawan di kota Kediri, Rabu (13/3). Dari diskusi itu, Chriswanto mengungkapkan tiga masalah yang sedang dihadapi Kediri, bahkan juga menjadi masalah nasional.
“Saya memandang, ini masalah nasional tapi juga menjadi masalah di Kediri, yakni meningkatkan peran industri kecil, lalu masalah kerusakan moral yang dihadapi generasi muda, dan kekhawatiran terhadap era industri 4.0,” ujar Chriswanto yang lahir dan besar di Kota Kediri.
BACA JUGA:
- DPC PDIP Kabupaten Kediri Berpeluang Cetak Hattrick Pemilu
- Ketua KPU Kabupaten Kediri Minta Maaf atas Penolakan Tim Pemantau dari Jadi Saat Rekapitulasi Suara
- Tak Diundang, 2 Orang dari Jadi Kediri Raya Ditolak Memantau Rekapitulasi Suara
- Kapolres Kediri Apresiasi Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Aman dan Lancar
Tiga hal inilah yang akan ia dorong penyelesaiannya bila dipercaya menjadi wakil rakyat Kota/Kabupaten Kediri di DPRD Jawa Timur. Selama ini, Chriswanto berperan dalam mendorong UMKM, penanganan masalah generasi muda dan keluarga, serta memperkenalkan industri 4.0 di kalangan generasi muda di lingkungan LDII. Sebagai ketua DPP LDII, Chriswanto telah menerapkan pengetahuannya, untuk meningkatkan kompetensi generasi muda LDII.
Pada masalah industri kecil, menurut Chriswanto, konsep pembangunan Jawa Timur yang ditopang industri kecil dan besar telah digagas oleh Pakde Karwo dalam Jatimnomics. Namun ia melihat, Kabupaten/Kota Kediri masih memiliki peluang besar dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Saya melihat UMKM mampu menopang ekonomi Kediri, selain industri besar yang sudah ada. Bahkan UMKM ini terbilang imun dalam menghadapi krisis,” ujar Chriswanto. Maka untuk mendorong pertumbuhan UMKM, pemerintah daerah harus mendorong perbankan lebih berperan dalam memberikan akses permodalan.
Menurutnya, UMKM selama ini kesulitan permodalan karena masih dianggap tidak bankable. Sementara, bila melihat Kabupaten Dompu yang berhasil swasembada jagung misalnya, pemerintah daerah setempat memberi jaminan kepada BRI agar masyarakat bisa memiliki modal dalam membeli benih, pupuk, dan membiayai panen. Dalam konteks UMKM, pemerintah dan perbankan bisa bekerja sama memberi permodalan dan pelatihan sehingga UMKM bisa bankable.
Pelatihan manajemen, standar mutu, dan membantu membuka pasar bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Sementara itu pemerintah juga harus mengeluaran regulasi, mengenai pola kemitraan antar UMKM agar mereka tak bersaing justru bekerja sama. Salah satunya dengan pola saling suplai bahan baku dalam berproduksi. Sehingga UMKM di Kediri Raya tumbuh bersama dan tak tergerus oleh industri besar.
