Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau banjir di Kabupaten Ngawi. foto: ist
“Penanganan fasilitas pendidikan pada 15 kabupaten terdampak banjir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” terangnya.
Selain itu, penanganan terhadap fasilitas kesehatan yang dibutuhkan didaerah bencana di 15 daerah akibat banjir menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Khusus untuk kebutuhan pembagian sembako pada 15 kabupaten terdampak banjir menjadi tanggung jawab BPBD, Dinas Sosial Provinsi Jatim, dan Biro Kesos Setdaprov Jatim.
“Untuk sembako harus diupayakan agar bisa sampai pada masyarakat yang paling terpencil, dan jika tidak dapat diakses oleh transportasi kendaraan, maka menggunakan perahu karet dibantu oleh relawan pada daerah terdampak banjir,” tegas perempuan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja.
Lebih lanjut disampaikan, pendataan secara akurat akan terus dilakukan terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Disamping itu, kerugian terhadap pertanian, perkebunan dan peternakan juga akan terus didata oleh dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim. Bagi masyarakat yang usahanya menggunakan kredit maka akan dilakukan pendataan yang akurat sehingga nanti bisa dikoordonasikan dengan perbankan untuk mendapatkan keringanan untuk penyelesaiaannya dan dapat diberikan kredit baru untuk melanjutkan usahanya.
“Kepala OPD harus terus berkoordinasi dengan saya, pak Wagub dan pemda setempat, serta menyiapkan solusi penanganannya agar masyarakat dapat segera bangkit dan ekonominya tetap berjalan baik,” pungkas alumni FISIP Unair ini. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
