SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Korps PMII Putri (Kopri) Universitas Nadhlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) mendeklarasikan seruan menolak penggunaan SARA untuk adu domba, politik uang, dan penyebaran hoax dalam perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Deklarasi ini digelar di Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Minggu (10/02).
Acara dimulai dengan orasi dan penandatanganan komitmen menolak kampanye hitam menggunakan isu memecah belah bangsa, dan money politik. Sebuah papan spanduk ditandatangani oleh peserta Sekolah Islam Gender (SIG), di antaranya Peserta Internal Unusida dan eksternal kampus (IAIN Kediri, Unisla Lamongan, IAIN Jember, Unesa Surabaya, IAIN Tulungagung, Unipa Surabaya, Unsuri Surabaya, Al-Khozini Sidoarjo).
BACA JUGA:
- Wartawan Forwas Berbagi Pengalaman dengan Mahasiswa Umsida
- Puncak Satu Abad NU, IKA PMII Sidoarjo Siapkan 6 Posko, Fasilitasnya Macam-Macam
- Unusida Berharap Alumninya Lakukan Banyak Inovasi untuk Masyarakat
- Gandeng UMKM Sidoarjo, Mahasiswa KKN UPN Jatim Kembangkan Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi
Eka Nur Noviana selaku Koordinator Lapangan, mengatakan perhelatan pesta demokrasi Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan dan pengambilan kebijakan publik demi masa depan Indonesia lebih cerah dan baik.
"Namun dalam pelaksanaannya masih maraknya politik uang, ujaran kebencian, dan kasus-kasus penghinaan, penghasutan, dan adu domba yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan kemenangan meski sudah dilarang melalui UU," ungkapnya. Menurutnya, penggunaan politik uang, kampanye hitam menghina, menghasut dan mengadu domba biasanya dilakukan oknum tertentu demi kepentingan memengaruhi suara pemilih.
Usai orasi, kemudian para peserta deklarasi meneriakkan dengan lantang naskah deklarasi sebagai berikut:
Menolak dan melawan politik uang serta penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
