H. Samwil, Anggota Komisi D DPRD Jatim. foto: istimewa
“Padahal kantor Bakorwil itu sudah bagus-bagus,” kritiknya.
Samwil mengaku akan membicarakan temuan ini dengan semua anggota dan pimpinan Komisi D. “Nggak boleh terlalu timpang begini. Yang diperuntukan untuk masyarakat itu mestinya diutamakan," imbuhnya.
Pihaknya khawatir seperti pengalaman sebelumnya, Ketika Pemprov Jatim memberikan anggaran untuk perbaikan kantor, namun kemudian kantor tersebut malah diambil alih pusat. Seperti halnya kantor-kantor Balai, kemudian Terminal Tipe A.
“Nah ini bisa saja terjadi di kantor Bakorwil. Makanya saya sebut dana pembangunan Bakorwil ini belum penting, yang penting itu perumahan untuk rakyat,” tandasnya.
Mestinya, kata Samwil, Dinas PRKPCK Jatim ini memprioritaskan anggaran untuk penataan pemukiman kumuh. Perlunya pembangunan rumah layak huni agar masyarkaat bisa hidup sehat. Contoh di kota Surabaya saja, masih banyak masyarakat yang hidup di daerah-daerah kumuh dan tidak layak huni. Belum lagi fasum yang belum ditangani dengan benar, seperti saluran air yang bagus, MCK yang sehat. Begitu juga kebutuhan perumahan dan pemukiman di desa-desa yang masih banyak berlantai tanah.
“Harusnya rumah rakyat seperti itu yang direhab, itu baru berpihak pada rakyat. bukan cuma membangun kantor-kantor pemerintah,” pungkasnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
