Khofifah saat tasyakuran bersama relawan.
Sementara untuk program communal branding, kata Khofifah diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki centra produk tertentu seperti shuttle cok di Nganjuk maupun ukiran di Ngawi.
“Tugas Pemprov (Bakorwil) nantinya adalah membuat quality control dan membranding supaya mereka memiliki merk tersendiri,” ungkap mantan Mensos RI ini.
Di singgung soal pembiayaan pembangunan Jatim ke depan? Dengan lugas Khofifah menyatakan bahwa kekuatan APBD Jatim tidak memungkinkan untuk membiayai program-program pembangunan yang strategis. Karena itu, pihaknya akan melanjutkan alternatif pembiayaan yang sudah dirintis oleh Pemprov Jatim melalui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) pada proyek SPAM Umbulan.
“Program pembangunan strategis Jatim dengan pendekatan kewilayahan seperti Lingkar Wilis dan Lingkar Ijen itu harus di-link-kan dengan Program Strategis Nasional (PSN) supaya bisa dibiayai APBN atau investasi KPBU,” bebernya.
Khofifah juga mengaku saat masih menjadi Mensos RI banyak mengetahui tentang program strategi nasional yang kewenangannya melibatkan banyak kementerian. Biasanya setelah masuk dalam program strategis nasional, baru ditindaklanjuti oleh Bappepam, kemudian landing market paling tidak harus ada lima perusahaan penawar lelang.
Setelah itu baru dilakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan) dan dibawa ke Kementerian Keuangan untuk mendaparkan support pembiayaan atau jaminan.
“Kebetulan di hampir semua program strategis nasional, Kementerian Sosial selalu ikut dilibatkan sehingga saya banyak tahu soal pembiayaan alternatif pembangunan,” pungkas Khofifah. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
